BIAK NUMFOR, Revolusinews.com – Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Plt. Sekda Kabupaten Biak Numfor ZL Mailoa dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Gunadi menyambut kedatangan para tenaga medis dan dokter yang melakukan aksi damai di halaman kantor Bupati Biak Numfor Jalan Majapahit pada Senin (11/11/2024).
Dalam kesempatannya, Zacharias L Mailao, S.T.,MM. mengatakan, Perbupnya sudah ada dan sekarang sementara proses lampirannya terkait dengan hak-hak Nakes dan honor dokter diprioritaskan. Untuk yang lain bisa ditunda dengan kondisi APBD seperti sekarang, tapi hak-hak tenaga medis diprioritaskan.
“Saya dengan dokter Gerard sering komunikasi, kita pertemuan ini sudah beberapa kali, di DPRD juga ada kesepakatan dengan dokter Gerard, terakhir di Bappeda kita bahas dan sudah disetujui. Pada intinya proses Perbupnya sudah ada besok juga proses di keuangan dan akan cair satu tahun mulai Januari 2024 sampai Desember 2024,” terangnya.
Sementara itu, Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Gunadi menjelaskan, bahwa tindak lanjut dari DPRD selesai sidang paripurna tanggal 2 Oktober sesuai ketentuan yang disampaikan oleh Provinsi paling lambat 30 September. Jadi sekarang ini dirubah lagi proses yang waktu lalu di DPRD sampai dengan tanggal 2 Oktober, dan juga itu berhari-hari dilembur oleh semua OPD termasuk rumah sakit.
“Untuk mengalokasikan anggaran itu tidak disetujui oleh provinsi. Saya ke Kemendagri juga tetapi tidak disetujui juga. Sehingga kami proses lewat pergeseran anggaran. Jadi tidak ada APBD perubahan 2024 untuk diketahui semua dan yang tadi disampaikan Besok harus bayar semuanya. Namun pemerintahan itu ada aturannya,” ungkapnya
“Jadi proses-proses sementara dilakukan oleh bagian hukum, di Bappeda dan di rumah sakit sementara mereka input dan setelah diinput itu harus mendapat ketetapan, mendapat keputusan dari kepala daerah bahwa pergeseran anggaran itu dilakukan untuk alokasi insentif tenaga medis. keputusan itu juga ada regulasinya, sehingga menjadi sebuah keputusan kepala daerah,” tutupnya.
