CILACAP, Revolusinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Rapat Sekda Cilacap, Jawa Tengah pada Senin (6/10/2025).
Dalam pertemuan ini, Bupati Cilacap diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekda Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma. Hadir pula perwakilan Forkopimda Kabupaten Cilacap, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sri Murniyati, perwakilan BPS serta OPD di lingkungan Kabupaten Cilacap.
Saat memimpin Rakor, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir mengatakan, bahwa ini merupakan Rakor pertama di bulan Mei 2025. Bertujuan untuk menelaah perkembangan inflasi serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.
Pada kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menegur sejumlah Pemerintah Daerah yang dinilai belum maksimal dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya dan yang terlihat tidak serius dalam menangani persoalan inflasi.
“Terlihat masih ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan Maha Esa saja. Usaha tidak maksimal,” kata Tomsi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, Tomsi mengungkapkan masih ada sejumlah provinsi yang mencatat inflasi tinggi yakni Sumatera Utara sebesar 5,32%, Riau 5,08%, Aceh 4,45%, Sumatera Barat 4,22%, Sulawesi Tengah 3,88%.
Berikutnya, Tomsi mengungkap ada juga kabupaten yang angka inflasinya masih tinggi diantaranya Kota Pematang Siantar inflasinya sebesar 5,84%, Gunungsitoli 5,50%, Padangsidimpuan 5,37%, Dumai 4,94%, dan Baubau 4,84%.
“Inflasi daerah harus kita tekan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita juga harus pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tetap tumbuh positif melalui strategi yang konkret dan terukur,” tutupnya.
