CILACAP, Revolusinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menjadi lokus Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN), salah satu agenda dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II) yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara RI (PUSJAR SKTASNAS LAN RI).
Kegiatan ini diikuti 17 orang peserta pelatihan PKN Tingkat II Angkatan VI Tahun 2025 dengan didampingi Widyaiswara dari PUSJAR SKTASNAS LAN RI yang berlangsung secara daring melalui zoom meeting pada Hari Rabu, 21 Mei 2025, mulai pukul 13.00 s.d. 15.30 WIB.
Tema pada kegiatan VKN kali ini adalah “Peran Kepemimpinan dalam Transformasi Birokrasi Pemerintah untuk Menyikapi Kebijakan Efisiensi” dengan subtema “Peran Kepemimpinan dalam Penguatan Kapasitas SDM dan Pembangunan Kultur (Budaya Organisasi) untuk Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan“.
Pada kegiatan ini Pemkab Cilacap diwakili oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap, Drs. Budi Santosa, M.Si. bersama dengan dua narasumber yaitu Bapak Drs. Achmad Nurlaeli, M.Si. selaku Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM serta Sapta Giri Putra S.E., M.M. selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala BKPSDM Kabupaten Cilacap kepada penyelenggara pelatihan dan peserta VKN. Kepala BKPSDM mewakili Pemkab Cilacap mengucapkan terima kasih kepada pihak PUSJAR SKTASNAS LAN RI yang sudah memilih Kabupaten Cilacap sebagai lokus untuk kegiatan VKN yang diikuti oleh peserta PKN Tingkat II Angkatan VI tahun ini.
Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan Achmad Nurlaeli selaku Staf Ahli Bupati Cilacap Bidang Kemasyarakatan dan SDM dengan judul “Kepemimpinan Transformasional sebagai Upaya Penguatan Birokrasi”. Achmad menjelaskan bahwa saat ini pengembangan kompetensi ASN nasional sedang diarahkan kepada Robust and Inclusive ASN 2030 sehingga dapat menunjang RPJMN 2025-2029 dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” serta 8 Misi yang merupakan Delapan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden. Isu strategis SDM Aparatur sangat beragam dan menjadi tantangan pemerintah daerah untuk dapat mengatasinya. Untuk menunjang keberhasilan program dan kebijakan terkait SDM Aparatur, maka diperlukan perpaduan antara kepemimpinan strategis dengan kepemimpinan transformasional sehingga dapat memberikan dampak yang positif pada kinerja organisasi.
Kepemimpinan strategis memberikan kerangka dan arah, sementara itu kepemimpinan transformasional memberikan dukungan dan energi emosional untuk menggerakkan perubahan. Implementasi kepemimpinan transformasional dalam Pengembangan SDM Aparatur Pemkab Cilacap dilakukan dengan Manajemen Talenta ASN dan ASN Corporate University (Cilacap ASN Corpu/C-Corpu).
Achmad menyampaikan bahwa kunci sukses implementasi meritokrasi adalah komitmen pimpinan terutama dalam kebijakan dan anggaran, sedangkan kunci sukses Implementasi C-Corpu adalah BKPSDM sebagai leading sector dan sinergi antarelemen organisasi. Saat ini kedua program tersebut memberikan dampak pada capaian Indeks Penerapan Sistem Merit Pemkab Cilacap Tahun 2024 sebesar 320 (kategori Baik) dan perubahan IP ASN yang signifikan dibandingan tahun sebelumnya (+0,58 untuk IP ASN PNS dan +5,34 untuk IP ASN PPPK) walaupun saat ini IP ASN 2024 masih merupakan hasil sementara. Dampak positif tersebut tentunya akan menambah kualitas reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas layanan publik yang dimiliki.
Paparan kedua selanjutnya dipaparkan oleh Sapta Giri Putra selaku Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Cilacap dengan judul “Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025”. Giri memaparkan terkait Amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk merevisi anggaran belanja untuk efisiensi melalui langkah-langkah strategis. Pemkab Cilacap telah melaksanakan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dengan melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp. 86,57 milyar dan efisiensi sebesar Rp. 80,15 milyar dari belanja non-TKD. Pemkab Cilacap menunjukkan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran dengan tetap memprioritaskan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Giri memaparkan bahwa dalam pelaksanaan efisiensi anggaran tentunya ada beberapa tantangan seperti resistensi dari legislatif maupun kepala perangkat daerah; ketidakmerataan pencapaian target efisiensi; kendala waktu dan administrasi; serta ketidakpastian dampak penyesuaian TKD. Namun di balik itu semua, Giri memaparkan juga dampak positif dari pelaksanaan efisiensi anggaran seperti peningkatan kreativitas dan inovasi perangkat daerah; optimalisasi penggunaan teknologi; penguatan prioritas program; peningkatan kualitas belanja daerah; penerapan paperless office; penguatan akuntabilitas anggaran; dukungan terhadap program strategis; serta efisiensi waktu dan sumber daya.
Setelah pemaparan oleh kedua narasumber, kegiatan dilakukan dengan tanya jawab serta diskusi dengan peserta. Peserta sangat antusias dengan pemaparan yang telah dilakukan dan berbagai hal yang disampaikan dalam VKN kali ini akan menambah praktik baik dalam kepemimpinan strategis sebagai fokus kompetensi utama pada pembelajaran PKN Tingkat
