Oleh : Pemerhati Kebijakan, Sukra Al Mumiitu
Revolusinews.com – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia kini tidak lebih dari sekadar dekorasi usang dalam ruang birokrasi yang tuli. Di saat kaum elit Jakarta bersulang atas nama kemajuan, jeritan masyarakat adat di Papua Selatan hanya dianggap sebagai nada pengantar tidur. Pembangunan Program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup cetak sawah dan food estate seluas 2,68 juta hektar di Merauke, Mappi, Boven Digoel, dan Yahukimo kini dinilai sebagai bentuk kolonisasi gaya baru yang terstruktur dan berseragam.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang mengonversi jutaan hektare hutan adat menjadi perkebunan skala besar memicu kecaman luas. Ekspansi tersebut meminggirkan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat, menjadikan ritual “pesta babi” sekadar metafora perampasan identitas dan kolonialisme di zaman modern.
Atas nama ketahanan pangan dan transisi energi, proyek pembukaan lahan raksasa di pedalaman Papua terus digenjot oleh pemerintah. Ribuan hektare hutan sagu, sungai yang menjadi urat nadi, dan ruang hidup masyarakat adat kini beralih rupa menjadi hamparan monokultur sawit dan tebu. Ironisnya, proyek ini dikawal ketat oleh militer, mereduksi warga lokal menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri.
Pesta Babi sebuah tradisi leluhur masyarakat Muyu dan suku lainnya yang melambangkan ungkapan syukur dan persaudaraan kini berubah menjadi metafora satir. Peradaban modern telah membalikkan makna pesta tersebut menjadi pesta perampokan sumber daya alam.
Berikut adalah potret ironi dan penindasan sistematis yang sedang mengoyak Tanah Papua:
1. Sagu Dikubur, Sawit Subur: Komoditas pangan lokal yang menjadi urat nadi kehidupan suku adat dimusnahkan demi ketahanan pangan nasional yang dipaksakan.
2. Perampokan Berkedok Pasal: Pelepasan status kawasan hutan hingga 486.939 hektar di Merauke membuktikan bahwa konstitusi kini menjadi tameng legalisasi investasi korporasi.
3. Penjajahan Gaya Baru: Dulu kolonial datang membawa kapal dan senapan, kini negara datang membawa proposal, kontrak investasi, dan birokrat yang siap menggusur.
4. Masyarakat Adat Jadi Penghalang: Suku asli Papua disingkirkan dari tanah leluhur mereka sendiri karena dianggap menghambat laju kapitalisme.
Negara Diperkosa Modal
Selama hampir 60 tahun bergabung dengan NKRI, Papua terus menjadi ladang eksploitasi tanpa henti. Fenomena ini bukanlah tanda dari sebuah negara yang gagal (failed state), melainkan sebuah negara yang sedang diperkosa oleh modal.
Dua syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat dan wilayah. Namun di Papua, wilayahnya dikuras, sedangkan rakyatnya ditindas. Dulu mereka dihadapi dengan peluru, sekarang mereka dibungkam dengan hukum dan pasal perlindungan yang memihak donatur
Proyek cetak sawah 1 juta hektar oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, bersama dengan industri tebu 500.000 hektar, mempertegas aturan main baru selain donatur, dilarang mengatur. Papua hari ini sedang menangis di balik proposal, menyaksikan tanah leluhurnya dibakar atas nama masa depan yang bukan milik mereka.
Pesta babi di era modern hari ini bukanlah perayaan kultural rakyat, melainkan pesta pora oligarki dan korporasi yang merampok tanah adat demi mengakumulasi modal! Ini adalah bentuk kolonialisme baru. Pemerintah membungkus perampasan ruang hidup ini dengan narasi ‘swasembada pangan’ dan ‘proyek strategis’, padahal faktanya mereka sedang memusnahkan peradaban Orang Asli Papua. Negara secara sadar menggunakan instrumen militer untuk mengamankan investasi kapitalis dan membungkam suara-suara rakyat. Jika hutan tempat mereka bergantung diganti dengan ladang monokultur korporasi, pemerintah sejatinya sedang melakukan genosida kultural dan perampasan ruang hidup secara sistematis.
Pemerintah pusat kembali mempertontonkan arogansi struktural di Tanah Papua lewat kebijakan superfisial yang menghina nalar publik. Narasi “pesta babi” yang diglorifikasi sebagai simbol pendekatan budaya dan kesejahteraan, sejatinya hanyalah tabir asap untuk menutupi eksploitasi masif, militerisasi yang tak kunjung usai, dan pembungkaman hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat. Ini adalah bentuk penitisan gaya baru sebuah penjajahan era modern yang dibungkus dengan bumbu asimilasi paksa dan pasifikasi budaya.
Sementara elite politik di Jakarta berdansa di atas panggung seremoni, darah rakyat Papua terus mengalir di balik layar digital yang disensor. Kebijakan ini menegaskan bahwa Jakarta hanya menginginkan komoditas dan tanah Papua, bukan manusianya. Menyuapi rakyat dengan festival seremonial sambil merampas hutan adat untuk proyek strategis nasional (PSN) adalah penghinaan terhadap martabat kemanusiaan OAP (Orang Asli Papua).
Dalam kontek ini negara dinilai gagal menghadirkan keadilan dan pemerataan. Mereka yang menolak di cap sebagai penghalang pembangunan, sementara kaum elit feodal tertawa di atas penderitaan rakyat Papua yang menangis di tanah leluhurnya sendiri.
