JAYAPURA, RevolusiNews.com – Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September 2025, massa KKB KNPB menggelar aksi demo dengan titik kumpul Ekbo Waena yang bergabung di Abepura Distrik Heram yang dijaga ketat ratusan polisi bertempat di Jayapura, Provinsi Papua pada Rabu (24/9/2025).
Kapolres Kota Jayapura, AKBP Fredikus W,A. Maelarimboen menurunkan 740 personil polisi untuk mengamankan aksi demo damai yang di tempatkan di sejumlah titik di Distrik Abepura dan Heram Jayapura Papua.
“Kita berharap aksi massa ini untuk menyampaikan aspirasi dimana saja, tetapi tidak boleh ada romas. Kota Jayapura punya sejarah terkait dengan romas tidak ada romas yang baik dalam aspirasi,” pesan Kapolres.
Dalam orasi hari buruh tani se-Indonesia dan Papua ini tema yang disampaikan beberapa pernyataan sikap yang dibacakan oleh penanggung jawab aksi Ketua Umum Komite Papua Barat KNPB Pusat, Agus Kosayyang yang dibuka dengan yel yel Freeport of out Papua, Us of out of Indonesia, hidup tani Indonesia, hidup tani seluruh Indonesia.
Agus mengatakan, pada tanggal 24 September 1960 undang undang pokok agraria UUPA di undangkan 3 tahun sesudah Presiden Soekarno, melalui Kopri no 169 tahun 1963 menetapkan bahwa 24 September sebagai hari tani Nasional sampai sekarang. Namun kaum tani dan rakyat Papua belum membaik, kemiskinan, perampasan, pelanggaran, HAM, ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah bahkan disertai konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan seluruh wilayah west Papua. Pada UUD 1945 UUPA no 5 1960 hingga Tap MPR 9 / 2021 tentang pembaharuan agraria dan pengolahan sumber daya alam dan mengamanatkan pelaksanaan reformasi agraria sebagai jalan keluar dari penolakan pemodal dan investasi.
“Pemerintah Prabowo akan membahayakan kaum kami di Indonesia dan secara khusus rakyat west Papua atas undang – undang yang tidak memihak kepada rakyat, karena pemerintah lebih mengutamakan modal dan investasi maka konflik kepemilikan tanah sejak 1963 antara pemerintah dan rakyat west Papua terus terjadi di wilayah west Papua sampai tahun 2025 yang mana pemerintah tidak selalu berpihak pada rakyat Papua sebagai pemilik sumber daya alam Papua,” kata Agus.
Agus memaparkan, sejak operasi tambang besar seperti Freeport, minyak di Sorong, Tasik di bnetuni, pembukaan kelapa sawit, PSM di Merauke dan banyak investasi ilegal lainnya di Papua yang menempatkan covid dan laba di atas keselamatan buru dan keselamatan lingkungan di Papua.
Sungai-sungai tercemar, limbah-limbah dan hutan-hutan adat diratakan, masyarakat lokal terus kehilangan hak dan ruang hidup ini menunukan bahwa semua perusahaan pertambangan, alam Papua bukan hanya perusahaan tambang tetapi bagaian dari mesin kolonial yang memanfaatkan sumber daya alam Papua dan tenaga kerja murahan untuk kepentingan global.
Lebih jauh, fakta bahwa sejumlah perusahaan besar yang ada di west Papua dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi bukti bahwa nyata ketidakpedulian perusahaan, kepemilikan tanah sementara proses tambang terus berjalan merusak masyarakat adat. Hal ini menegaskan bahwa seluruh perusahaan di papua menempatkan keuntungan di atas keselamatan haka buru dan ekologi Papua jadi pengabaian ini menjadi tempat penindasan kolonial yang bersiafata struktur terhadap bangsa Papua,maka dalm momentum memperingati hari tani di Indonesia rakyata yang di mediasi oleh komite nasional Papua barat sebagai media yang tertindas di Papua.
Dalam orasi tersebut pernyataan sikap sebagai berikut :
1. Rakyat Papua mendesak kepada pemerintahan Prabowo Gibran segera menutup semua perusahaan yang mengexploitasi sumber daya alam di Papua, merusak sungai-sungai tercemar, limbah tambang, hutan hutan adat masyarakat lokal terus hilang hak atas tanah dan rumah hidupnya.
2. Rakyat west Papua mendesak kepada pemerintah Indonesia segara hentikan segala upaya pengambilan alih tanah kaum tani di west Papua
