BIAKNUMFOR, Revolusinews.com – Sebagai lembaga representatif masyarakat adat Papua, Dewan Adat Papua (DAP) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan stabilitas keamanan di tanah Papua, terutama dalam momentum politik yang sensitif seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP), Yan Pieter Yarangga dalam keterangan persnya pada Senin (7/7/2025).
“DAP memandang PSU bukan hanya sebagai bagian dari mekanisme demokrasi elektoral, melainkan juga sebagai ujian bagi semua komponen masyarakat Papua untuk menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen terhadap perdamaian. Dalam konteks ini, posisi kelembagaan DAP adalah sebagai penjaga moral dan budaya yang berdiri netral namun aktif dalam mengawal proses agar berjalan damai, adil, dan bermartabat,” ujar Yan Pieter.
“DAP juga siap menjadi mediator adat jika terjadi potensi konflik horizontal, serta mendorong seluruh elemen masyarakat adat untuk menghindari tindakan provokatif, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan hormat terhadap sesama anak negeri,” sambungnya.
Pimpinan Dewan Adat Papua, Yan Pieter Yarangga berharap kepada seluruh pihak paslon dalam PSU 2025 agar tetap menunjukkan sikap dewasa dan bijaksana dalam menyampaikan statemen yang sejuk dan berorientasi pada solusi, serta memberi contoh dalam menjaga sportivitas politik dan etika berkampanye.
Kemudian, kepada partai politik pengusung dan tim sukses diminta untuk tidak menyebar hoaks, tidak melakukan kampanye hitam, dan mengedepankan dialog yang konstruktif dan edukatif kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah-wilayah rawan konflik.
Selanjutnya, kepada para pendukung ditekankan untuk tidak terprovokasi, serta diminta menjunjung tinggi rasa hormat terhadap pendukung pasangan calon lainnya, agar tidak menimbulkan konflik horizontal atau memecah belah persaudaraan orang Papua.
“sebagai Ketua Umum DAP saya juga menyerukan agar pihak penyelenggara dan aparat keamanan bertindak independen, adil, dan transparan, serta responsif terhadap potensi gangguan keamanan di akar rumput,” tegasnya.
Atas nama Pimpinan Dewan Adat Papua, dirinya mengajak seluruh masyarakat adat Papua, khususnya di Provinsi Papua untuk menjadikan PSU ini sebagai momentum rekonsiliasi dan pendidikan politik yang sehat, bukan justru menjadi pemicu perpecahan. Ketua Umum DAP menegaskan bahwa Papua adalah rumah bersama, dan keamanan serta kedamaian daerah adalah tanggung jawab bersama.
“Jangan korbankan tanah ini demi ambisi sesaat. Mari kita jaga tanah Papua dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih,” tutupnya.
