CILACAP, Revolusinews.com – Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman menyatakan bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Cilacap Sehat dan meraih predikat Swasti Saba tidak bisa hanya menggunakan peran Pemerintah Daerah saja, namun butuh kebersamaan dan kolaborasi dari seluruh sektor.
Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman saat membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina dan Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Cilacap di Hotel Sindoro Cilacap, Kamis (12/6/2025).
Bupati Syamsul mengatakan, bahwa Kabupaten/Kota Sehat (KKS) merupakan suatu kondisi yang bisa dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
“KKS ini merupakan suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk. Untuk mencapai ini, ada proses penilaian sehingga perlu persiapan. Sehingga (acara ini) tentunya lebih untuk penguatan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri yang itu menjadi tanggung jawab masing-masing OPD itu harus benar-benar optimal,” ucapnya.
Syamsul juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ini bukan hanya menitikberatkan pada hasil dan target indikator pencapaian semata. Namun proses yang dijalankan secara terus-menerus, yang dimulai dari kegiatan prioritas, diharapkan mampu menumbuhkan dan memberikan energi positif kepada seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dan berkomitmen mewujudkan Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
“Perlunya dukungan, koordinasi, dan kerjasama dari berbagai pihak, maka diselenggarakan pertemuan Koordinasi Tim dan Forum Kabupaten/Kota, untuk membangun hubungan kerja yang kuat dan saling mendukung satu sama lain sebagai komunikasi yang terbuka, pertukaran informasi yang lancar, dan kerjasama yang erat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program dalam Kabupaten/Kota Sehat,” lanjutnya.
Bupati Cilacap dalam kesempatan ini mengajak seluruh peserta Rakor untuk secara bersama-sama merumuskan langkah-langkah konkrit dan strategis. Dengan tujuan agar saat pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS), semua persiapan telah matang dan tidak ada lagi yang bersifat insidental.
“Saya menegaskan bahwa setiap Kepala OPD harus mengetahui secara mendalam keunggulan dan kelemahan di bidang masing-masing yang berkaitan langsung dengan indikator penilaian KKS. Dengan pemahaman yang menyeluruh, kita akan mampu menyusun strategi perbaikan yang tepat sasaran dan berdampak nyata,” tandasnya.
Dijelaskan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap, Sujito sebagai narasumber pada kegiatan ini, bahwa Penghargaan Swasti Saba yang diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil melaksanakan program KKS berdasarkan kriteria yang ditentukan, dibagi kedalam tiga strata yakni Padapa, Wiwerda dan Wistara.
“Padapa untuk kabupaten/kota yang baru memulai inisiasi program KKS, Wiwerda untuk kabupaten/kota yang telah menunjukkan komitmen lebih, serta Wistara untuk kepada kabupaten/kota yang telah melaksanakan program KKS secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terstruktur di seluruh tatanan,” terangnya.
Lebih lanjut Sujito menerangkan, Penghargaan Swasti Saba diberikan berdasarkan capaian indikator tatanan, dan Kabupaten/Kota wajib melaporkan minimal 2 kegiatan di setiap tatanan pada saat tahapan verifikasi dokumen.
“Untuk strata Padapa memenuhi minimal 80% Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) dengan penilaian capaian memenuhi capaian indikator setiap tatanan 71% – 80%. Strata Wiwerda memenuhi minimal 90% Desa/Kelurahan ODF dengan penilaian capaian memenuhi capaian indikator setiap tatanan 81% – 90%. Serta untuk strata Wistara memenuhi minimal 100% Desa/Kelurahan ODF dengan capaian penilaian memenuhi capaian indikator setiap tatanan minimal 91%,” katanya.
Indikator KKS yang harus dipenuhi untuk memperoleh penghargaan Swasti Saba yakni Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Tatanan Permukiman Dan Fasilitas Umum, Tatanan Satuan Pendidikan, Tatanan Pasar, Tatanan Perkantoran dan Perindustrian, Tatanan Pariwisata, Tatanan Transportasi dan Tertib Lalulintas Jalan, Tatanan Perlindungan Sosial, serta Tatanan Penanggulangan Bencana.
“Indikator ini sudah dibagi tanggung jawabnya kepada OPD masing-masing berdasarkan prioritas dinas. Jadi harapannya OPD bisa mencermati tugas dan tanggung jawab serta mengoptimalkan indikator yang menjadi tanggung jawabnya,” tutup Sujito.
Acara Rapat Koordinasi Tim Pembina dan Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Kabupaten Cilacap dihadiri 130 orang peserta dari OPD Tim Pembina Forum KKS Kabupaten Cilacap, Camat Se-Kabupaten Cilacap dan Ketua Paguyuban Kepala Desa Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Cilacap secara luring serta Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Cilacap dan Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Cilacap
