SERANG, Revolusinews.com — Pelaksanaan rehabilitasi fisik SD Negeri Panunggulan 1, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, menuai sorotan tajam akibat dugaan penyimpangan tata kelola. Proyek senilai Rp879.299.000 dari APBN 2026 ini terindikasi kuat keluar dari koridor hukum akibat praktik monopoli anggaran oleh Kepala Sekolah di luar petunjuk teknis swakelola murni, jumat (13/11/2026).
Secara regulasi, pekerjaan satu paket tersebut wajib dikelola secara mandiri dan partisipatif oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2SP. Namun, fakta lapangan mengungkap skenario di mana Kepala Sekolah bertindak sebagai penguasa tunggal arus keuangan, sementara struktur kepanitiaan resmi dikesampingkan serta dilemahkan secara sepihak.
Penyimpangan manajemen ini terungkap melalui pengakuan langsung Ketua P2SP SDN Panunggulan 1 pada Jumat (13/11/2026). Ia menyatakan secara terbuka bahwa dirinya tidak mengetahui apa pun, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, serta menegaskan seluruh proyek dikuasai penuh oleh Kepala Sekolah dan dialihkan kepada pelaksana pihak ketiga.
Ketua P2SP bahkan mengaku tidak mengetahui susunan sekretaris maupun bendaharanya sendiri serta tidak memegang dokumen Rencana Anggaran Biaya. Seluruh proses mulai dari penunjukan pelaksana hingga pengadaan material diatur sepihak oleh Kepala Sekolah, membuktikan P2SP sekadar dijadikan legitimasi administratif untuk memuluskan pencairan dana negara.
Dominasi Kepala Sekolah yang meminggirkan partisipasi masyarakat sekitar semakin terkonfirmasi melalui keterangan mandor pekerja, Rayen yang merupakan mandor pekerja yang berada di bawah kendali Rehan selaku pihak pelaksana eksternal. Warga setempat memang sempat dilibatkan pada tahap awal pekerjaan fisik, namun pelibatan tenaga kerja lokal tersebut hanya berlangsung selama sekitar dua hari sebelum akhirnya dihentikan secara sepihak oleh pihak sekolah.
Seluruh pekerja lokal tersebut kemudian digantikan oleh tenaga borongan asal Bogor, Jawa Barat, yang didatangkan oleh Rehan atas kerjasama antara pihak sekolah. Pernyataan ini sekaligus membongkar bobroknya esensi swakelola murni yang mewajibkan pemberdayaan ekonomi warga lokal praktis diabaikan.
“Seharusnya pekerja berjumlah 18 pekerja berupah tukang Rp150.000 dan kenek Rp120.000 per hari, seluruhnya di datangkan dari Bogor, tapi hari ini yang lainnya ada yang tidak masuk berkerja dan ada pula yang belum datang”ungkap rayen
Kronis berdasarkan keterangan Ketua P2SP dan mandor Rayen, proyek swakelola ini terindikasi kuat telah dipihakketigakan secara terselubung kepada pelaksana eksternal di bawah koordinasi Rehan. Dalam skema tersebut, seluruh pembelanjaan material dikendalikan langsung oleh Kepala Sekolah, sedangkan pihak Rehan melalui mandor Rayen memegang otoritas atas penyediaan jasa tukang serta pemasangan konstruksi baja ringan.
Sentralisasi kendali belanja material oleh Kepala Sekolah tersebut berdampak serius terhadap spesifikasi teknis bangunan. Hasil investigasi menemukan indikasi kuat penggunaan mutu semen yang menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya serta diameter besi beton di bawah Standar Nasional Indonesia demi menekan biaya belanja material.
Sementara saat dimintai keterangan mengenai komposisi adukan semen dan pasir yang menyimpang dari ketentuan teknis, mandor Rayen berdalih bahwa para pekerja sudah memahami takarannya sendiri. Selain itu, proyek beranggaran hampir satu miliar rupiah ini membiarkan pekerja beroperasi tanpa perlindungan Alat Pelindung Diri standar keselamatan kerja.
Dalam konfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SDN Panunggulan 1, Een Herniyati, membenarkan bahwa dirinya menangani langsung proses pengadaan barang dan jasa proyek tersebut. Terkait pengerahan pekerja dari luar daerah, ia berdalih kebijakan itu diambil akibat keterbatasan tenaga kerja lokal di tengah tenggat waktu pelaksanaan.
Een juga mengeklaim masyarakat sekitar sempat dilibatkan secara terbatas pada pekerjaan awal pembongkaran tembok bangunan lama. Meski demikian, pengakuan langsung terkait pengadaan barang dan jasa tersebut justru mempertegas dugaan pelanggaran prinsip swakelola murni yang mewajibkan transparansi pengelolaan anggaran bersama panitia resmi dan masyarakat.
Pelaksanaan proyek ini juga berlangsung tanpa pengawasan konsultan independen karena tidak pernah berada di lokasi. Situasi tersebut diperburuk oleh temuan kunjungan pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Serang yang alih-alih melakukan evaluasi teknis, justru memberikan arahan agar pembelian material pasir dipusatkan pada satu pertambangan tertentu bernama rajawali.
Menyikapi rangkaian penyimpangan tersebut, Repiana selaku Ketua LSM Abdi Gema Perak Kabupaten Serang melayangkan kecaman keras. Ia menilai proyek rehabilitasi bernilai Rp879 juta itu telah menyimpang jauh dari aturan pengadaan pemerintah serta sarat indikasi praktik proyek siluman yang merugikan keuangan negara.
Menurut Repiana, perampasan kewenangan panitia, praktik memihakketigakan pekerjaan swakelola, serta monopoli pembelanjaan oleh Kepala Sekolah terbukti nyata saat Ketua P2SP dikucilkan. Pengabaian standar keselamatan kerja serta dugaan manipulasi spesifikasi semen dan besi beton merupakan pelanggaran hukum serius yang mengancam keselamatan peserta didik.
LSM Abdi Gema Perak mendesak Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat Kabupaten Serang segera mengambil tindakan tegas atas dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Repiana menuntut pemanggilan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala Sekolah, pihak pelaksana, Rehan, mandor Rayen, hingga oknum Dinas Pendidikan yang terindikasi terlibat dalam proyek tersebut.
Elemen masyarakat bersama pegiat antikorupsi menuntut pelaksanaan audit investigatif dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh guna menyelamatkan anggaran negara. Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih terus mengupayakan konfirmasi lanjutan serta pertanggungjawaban resmi dari Kepala Sekolah SDN Panunggulan 1 maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
