Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya laut yang sangat besar, mulai dari perikanan, terumbu karang, mangrove, rumput laut, hingga potensi energi dan sumber daya mineral. Kekayaan tersebut merupakan aset strategis nasional, tetapi sekaligus menghadapi berbagai ancaman seperti illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), pencemaran, eksploitasi berlebihan, kerusakan ekosistem, serta konflik pemanfaatan ruang laut. Karena itu, pengamanan SDA laut harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara keamanan, penegakan hukum, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi pertama adalah memperkuat pengawasan wilayah laut berbasis teknologi. Pemanfaatan radar, satelit, AIS, drone, sistem pemantauan kapal, serta analisis data dapat meningkatkan kemampuan mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat. Pengawasan juga perlu mengintegrasikan informasi antarlembaga agar respons terhadap pelanggaran tidak berjalan secara sektoral.
Kedua, penegakan hukum terhadap IUU Fishing dan pelanggaran pemanfaatan ruang laut harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Pemerintah perlu memastikan setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut memenuhi ketentuan perizinan dan tata ruang. Sistem digital seperti e-SEA dapat mendukung proses perizinan, pemantauan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
Ketiga, perlindungan SDA laut harus berbasis ekosistem. Kawasan konservasi, mangrove, lamun, terumbu karang, dan wilayah pemijahan ikan harus dilindungi dari aktivitas yang merusak. Perencanaan ruang laut atau Marine Spatial Planning penting untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi, perikanan, transportasi, energi, pariwisata, dan kepentingan strategis lainnya. KKP juga menempatkan kesehatan laut, ekonomi biru, digitalisasi, serta partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaan ruang laut.
Keempat, masyarakat pesisir dan nelayan harus menjadi bagian utama sistem perlindungan. Nelayan dapat berperan sebagai mata dan telinga negara melalui pelaporan aktivitas mencurigakan, sekaligus memperoleh akses terhadap teknologi, informasi cuaca, pasar, pembiayaan, dan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, perlindungan laut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pada akhirnya, strategi pengamanan SDA laut Indonesia harus dibangun melalui konsep “laut aman, ekosistem sehat, ekonomi tumbuh, dan masyarakat sejahtera.” Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya kapal pelanggar yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kesehatan ekosistem, keberlanjutan stok ikan, berkurangnya pencemaran, tertibnya pemanfaatan ruang laut, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terbukti menjadi instrumen penting dalam menghadapi pelanggaran laut; pada April 2026, misalnya, KKP melaporkan penindakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di WPPNRI 571.
