BIAK NUMFOR, Revolusinews.com — Perwakilan UNICEF Indonesia, Jean Lokenga bersama Sekretaris Jenderal Badan Gizi Nasional, Sarwono dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi meninjau langsung pelaksanaan program gizi dan pembelajaran anak di Biak, Papua, Rabu (10/9/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari kemitraan Pemerintah Jepang, UNICEF, dan Badan Gizi Nasional yang bertujuan meningkatkan gizi, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan anak-anak Papua.
Delegasi berinteraksi dengan murid sekolah dasar, mengikuti kegiatan literasi, numerasi, hingga edukasi gizi, serta menyaksikan makan siang bergizi di sekolah. Mereka juga meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan dengan dukungan Pemerintah Indonesia, UNICEF, dan bantuan finansial dari Jepang.
Selain itu, Dubes Yasushi meninjau pelabuhan dan pasar ikan Biak yang dibangun dengan dukungan Jepang. Fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam penyediaan bahan pangan lokal bergizi, seperti ikan, yang dipasok untuk program makanan sekolah.
“Makan siang di sekolah telah menjadi tradisi di Jepang lebih dari 100 tahun. Melalui pendekatan ini, anak-anak tidak hanya mendapat gizi seimbang, tetapi juga pengetahuan tentang pola makan sehat sejak dini,” kata Dubes Yasushi.
UNICEF menegaskan bahwa upaya terpadu ini penting untuk menjawab tantangan gizi dan pendidikan anak Papua. “Setiap anak berhak atas pendidikan berkualitas, gizi baik, dan layanan kesehatan. Kami berharap pendekatan di Biak dapat menjadi model yang direplikasi di wilayah lain,” ujar Jean Lokenga.
Kemitraan yang ditandatangani pada Februari 2025 ini ditargetkan memberi manfaat langsung bagi 7.500 anak prasekolah dan sekolah dasar di Biak. Program ini mencakup peningkatan layanan dapur terpusat, pelatihan 150 guru dan kepala sekolah, serta dukungan teknis bagi 50 pejabat pemerintah dalam pengelolaan program makanan sekolah.
Data UNICEF menunjukkan satu dari empat anak di Papua mengalami stunting, dan hampir 30 persen anak usia sekolah menghadapi masalah malnutrisi. Kolaborasi internasional ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.
