BOGOR, Revolusinews.com – Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak bisa dilakukan secara terpisah dari berbagai pihak, harus ada perpaduan dari berbagai bagian yang menjadi pilar dari pelayanan publik termasuk dari pimpinan dan pelaksananya. Kualitas pelayanan publik tidak bisa ditingkatkan hanya dengan inisiatif dari pimpinan atau pelaksana semata, harus digabungkan dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh pemerhati pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, sekaligus Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Bogor serta Ketua DPC Insand Indonesia anti narkoba Jawa Barat, Yusuf Hermawan saat diwawancarai awak media pada Rabu (26/2024).
“Optimalisasi pelayanan publik juga tak bisa lepas dari suara masyarakat. Suara nyata masyarakat adalah komplain dan pengaduan. Ketika suatu instansi mendapat pengaduan atau laporan, penyelesaian dari masalah tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Yusuf.
“Penyelesaian terhadap aduan masyarakat itu harus dilakukan secara bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit lainnya. Jadi penyelesaian aduan itu harus berkolaborasi, tak bisa jalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Menurutnya, penyelesaian aduan publik agar berjalan optimal dibutuhkan inovasi yang mempercepat pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat. Para penyelenggara negara harus bisa memanfaatkan potensi daerah masing-masing untuk menciptakan inovasi pelayanan publik yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
Tentu, untuk merangsang motivasi pemerintah daerah dalam menciptakan inovasi dibutuhkan apresiasi. Salah satunya adalah dengan kompetisi inovasi. Walaupun inovasi identik dengan adanya kebaruan, namun dalam kompetisi ini, inovasi akan diukur dari pelaksanaannya. Daerah yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan daerah dan mendengarkan keinginan masyarakatnya lebih berkesempatan untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Untuk terus menjaga kepercayaan publik, dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan instansi. Komitmen juga harus ditunjukkan agar inovasi yang diciptakan tetap eksis, meskipun pimpinan tersebut sudah tidak menjabat,” saran Yusuf dalam penyelesaian masalah publik.
Kedepannya, ia berharap inovasi yang diciptakan saat ini tidak stagnan. Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi pelayanan publik harus disebarluaskan kepada daerah lainnya atau dengan kata lain direplikasi. Namun, replikasi inovasi tersebut harus menyesuaikan keadaan, potensi, dan permasalahan di setiap daerah.
“Kita berharap inovasi ini berkembang menjadi proliferasi, Tidak hanya satu inovasi, harus tumbuh dimana-mana,” harap Yusuf mengakhiri.
