LEBAK,Revolusinews.com – Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) menyambut baik rencana pemerintah mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.
Meski demikian, AP3KI menilai masih terdapat sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari mekanisme pengangkatan, kepastian regulasi, ketersediaan formasi, hingga nasib tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema pengangkatan PPPK.
Pengurus AP3KI, Taufik Hidayat, mengatakan kabar rencana pengangkatan tersebut disambut positif oleh para pegawai PPPK paruh waktu di Provinsi Banten.
Saat ini, pihaknya terus mengawal pembahasan kebijakan tersebut di tingkat pusat agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan para pegawai.
“Alhamdulillah, ini kabar baik buat kawan-kawan PPPK paruh waktu di Provinsi Banten. Kami saat ini selaku pengurus AP3KI sedang mengawal kebijakan ini, terutama terkait mekanisme dan regulasi pengangkatannya,” ujar Taufik, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, salah satu poin penting yang harus dipastikan pemerintah adalah mekanisme pengangkatan, apakah akan dilaksanakan secara serentak atau bertahap. Hal tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran dalam APBN, terlebih terdapat rencana agar pembiayaan gaji PPPK ke depan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Selain mekanisme, AP3KI juga menyoroti pentingnya regulasi yang menjadi landasan hukum pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian terkait proses pengangkatan tanpa melalui tes, sekaligus mengatur peluang PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS, termasuk ketentuan batas usia pelamar.
“Yang sedang kami kawal juga terkait regulasi, bagaimana PPPK paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu tanpa tes, kemudian PPPK penuh waktu diberikan kesempatan mendaftar CPNS dengan batas usia yang nantinya diatur,” jelasnya.
Persoalan ketersediaan formasi juga menjadi perhatian serius AP3KI. Taufik menilai kebutuhan formasi harus disesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab ABK) yang nantinya diusulkan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, jumlah dan jenis formasi yang diusulkan akan sangat berpengaruh terhadap peluang pengangkatan pegawai di masing-masing daerah. Oleh karena itu, kebutuhan riil setiap instansi harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Di sisi lain, AP3KI juga meminta pemerintah agar tidak mengabaikan nasib sekitar 172 ribu tenaga honorer yang disebut belum terakomodasi dalam kebijakan pengangkatan PPPK.
Perhatian khusus juga diharapkan diberikan kepada tenaga pendidik yang telah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun masa kerjanya masih diperpanjang.
“Kami juga berharap sekitar 172 ribu honorer yang belum terakomodasi tetap menjadi perhatian pemerintah. Untuk tenaga guru yang masuk Dapodik, masa kerjanya saat ini masih tetap diperpanjang,” katanya.
Lebih lanjut, Taufik menyampaikan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Provinsi Banten.
Menurutnya, apabila pembiayaan gaji PPPK nantinya sepenuhnya dialihkan ke APBN, maka beban belanja pegawai dalam APBD provinsi berpotensi berkurang. Dengan demikian, ruang fiskal daerah dapat lebih leluasa dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur maupun peningkatan pelayanan publik.
“Kami sangat menyambut baik kabar ini karena akan membantu mengurangi beban belanja pegawai di Provinsi Banten, terutama jika gaji PPPK nantinya ditanggung seluruhnya oleh APBN,” pungkasnya.
AP3KI berharap pemerintah segera memberikan kepastian mengenai regulasi, mekanisme, dan formasi pengangkatan agar rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027 dapat terlaksana secara transparan, adil, dan memberikan kepastian bagi seluruh pegawai yang telah mengabdi.
Reporter: Hedi Sofyan
