BIAK NUMFOR, Revolusinews.com — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang menjadi kewenangan provinsi bertempat Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak, Jumat (14/11/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Sekda Provinsi Papua Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si, mewakili Gubernur, Kepala DP3AKB Papua Josefintje B. Wandosa, SE., M.Si, Asisten I Setda Biak Numfor mewakili Bupati, Wakil Ketua DPRK Biak Numfor Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd, Sekretaris DP3AKB Rita Sombuk, SE mewakili Kepala DP3AKB Biak serta tamu undangan dari berbagai unsur pemerintah, organisasi perempuan, lembaga adat, dan tokoh masyarakat.
Sambutan Gubernur Papua dibacakan oleh Plt. Sekda Papua, sementara sambutan Bupati Biak Numfor disampaikan oleh Asisten I Setda Biak Numfor.
Dalam sesi materi, Wakil Ketua DPRK Biak Numfor Mintje Anna Yawan tampil sebagai salah satu pembicara dengan paparan mengenai kiprah aktivis perempuan Papua. Sementara itu, Kepala DP3AKB Papua Josefintje B. Wandosa menyampaikan materi bertema strategi percepatan peningkatan kapasitas perempuan Papua di bidang politik menuju Pemilu 2029. Serta Kepala Kesbangpol Biak turut memberikan materi
Dalam wawancara, Josefintje menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga langkah strategis untuk mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan Papua di berbagai sektor.
“Kegiatan hari ini sebenarnya sosialisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas, tapi sekaligus partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Untuk tahun 2025, kami prioritaskan di Kabupaten Biak Numfor,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga atau pendekatan pentahelix—pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media—untuk memperkuat posisi perempuan dalam berbagai sektor.
“Kami berharap sosialisasi ini memicu pemerintah daerah, organisasi perempuan, lembaga adat, dan agama untuk ikut mempersiapkan perempuan adat, perempuan gereja, perempuan ormas, dan semua kalangan agar siap menghadapi tantangan dan peluang,” jelasnya.
DP3AKB Papua juga berencana memperluas kegiatan serupa ke beberapa kabupaten lain seperti Mamberamo Raya, Waropen, Sarmi, dan Supiori.
Josefintje mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak kabupaten/kota di Papua yang belum memiliki perempuan sebagai anggota legislatif.
“Di banyak pemilu sebelumnya, masih banyak kabupaten-kota di Papua tanpa keterwakilan perempuan. Untuk Biak, pemilu lalu hanya satu perempuan terpilih, sekarang sudah delapan. Ini perkembangan positif,” katanya.
Ia berharap tren peningkatan ini terus berlanjut pada Pemilu 2029, seiring dengan upaya penguatan kapasitas dan dukungan regulasi yang telah disediakan pemerintah.
Meski peluang semakin terbuka, terutama dengan adanya pemekaran wilayah, tantangan besar tetap datang dari budaya patriarki yang masih kuat.
“Patriarki masih kuat di tatanan adat. Tapi dengan pendidikan, media sosial, dan sosialisasi lintas lembaga, ruang-ruang patriarki bisa diperkecil,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan harus berjalan paralel melalui edukasi di semua lini, termasuk adat, masyarakat, dan organisasi perempuan.
Josefintje menegaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan regulasi, mekanisme, pelatihan, hingga jejaring untuk mendukung perempuan berpartisipasi di politik maupun ekonomi.
“Sekarang tergantung perempuan itu sendiri. Apakah mereka memanfaatkan peluang yang sudah diciptakan pemerintah atau tidak,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa dunia politik penuh tantangan, tetapi perempuan Papua harus berani mempersiapkan diri, baik untuk direkrut partai politik, maju sebagai calon legislatif, maupun berkiprah sebagai wirausahawan dan pemimpin di berbagai bidang.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat fondasi keterlibatan perempuan Papua dalam pembangunan, khususnya menjelang Pemilu 2029.
