SUKABUMI. Revolusinews– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang digelar pada 16 November 2026.
Dua Raperda yang memperoleh persetujuan bersama tersebut meliputi Raperda tentang Desa dan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Persetujuan kedua Raperda dituangkan dalam keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu pada 16 November 2026 dan ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
Dalam pembahasan Raperda tentang Desa, DPRD menerbitkan Keputusan Nomor 24 Tahun 2026. Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026 terkait fasilitasi Raperda, serta laporan Komisi I dalam Rapat Paripurna.
Adapun landasan hukum yang menjadi perhatian di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Sementara itu, untuk Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016, DPRD menetapkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2026. Keputusan tersebut memperhatikan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026 mengenai fasilitasi Raperda dan laporan Komisi I.
Adapun dasar hukum yang menjadi pertimbangan di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
Kedua keputusan tersebut menegaskan bahwa masing-masing Raperda telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan itu selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD.
Tahapan berikutnya diserahkan kepada Bupati Sukabumi untuk menyampaikan kedua Raperda tersebut kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Propemperda 2027 Memuat Sembilan Raperda. Selain menyetujui dua Raperda, Rapat Paripurna juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, melaporkan bahwa Propemperda 2027 ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 tanggal 16 November 2026.
Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Penyusunannya dilakukan setiap tahun sebelum penetapan APBD dengan mempertimbangkan urgensi serta skala prioritas kebutuhan regulasi daerah.
Dalam laporan tersebut, Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 memuat sembilan Raperda, terdiri atas lima Raperda prakarsa DPRD dan empat Raperda prakarsa Pemerintah Daerah.
Dari keseluruhan daftar tersebut, delapan Raperda berstatus baru dan seluruhnya dijadwalkan untuk dibahas pada tahun 2027.
Penetapan Propemperda tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menyusun regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Dua Raperda






