INDRAMAYU, Revolusinews.com – Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengambilan bantuan pangan berupa beras di Desa Tinumpuk, Kecamatan Juntinyuat akhirnya mendapat klarifikasi langsung dari warga, Ketua RT, dan Pemerintah Desa.
Tiga warga yang memberikan pernyataan yakni Taryudi Fadly bin Sadim (53) RT 001/RW 004, Kusniyah (59) RT 003/RW 001, dan Sayem (61) RT 002/RW 001.
Dalam pernyataan tertulis, ketiganya mengaku memberikan uang kepada Ketua RT masing-masing setelah menerima bantuan. Namun, pemberian itu dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.
“Uangnya antara Rp20.000 sampai Rp50.000. Itu bukan syarat dapat bantuan. Murni ucapan terima kasih karena Pak RT sudah bantu mengawal dan mengantar kita ke Kantor Kecamatan Juntinyuat,” ujar mereka.
Ketiganya juga menjelaskan bahwa tidak semua warga bisa mengambil bantuan sendiri. Ketua RT membantu menyediakan transportasi berupa motor dan sewa mobil secara rombongan.
Menanggapi isu yang viral, Unit Tipikor Polres Indramayu turun langsung ke Kantor Desa Tinumpuk pada Senin, 7 September 2026.
Tim bertemu warga penerima bantuan, Ketua RT, dan Kuwu Tinumpuk Duriyan. Camat Juntinyuat Ali Alamudin, S.H., juga ikut melakukan konfirmasi.
Dari hasil konfirmasi, tidak ditemukan adanya unsur paksaan atau kewajiban membayar untuk mendapatkan bantuan beras.
Ketua RT 001/RW 004, Nurjaya, menegaskan tidak pernah meminta atau memaksa warga.
“Kami diperintah Kuwu untuk mengawal warga agar haknya diterima dengan baik. Kalau ada warga yang ngasih uang secara ikhlas, itu dipakai buat sewa mobil. Kalau ada lebih, untuk penerangan jalan di RT,” jelas Nurjaya.
Kuwu Tinumpuk, Duriyan, turut menegaskan pada Senin, 7 September 2026.
“Saya sudah perintahkan semua perangkat desa, RW dan RT untuk mengawal warga penerima bantuan. Jangan ada pungli. Semua harus sesuai aturan,” tegas Duriyan.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi salah paham terkait proses penyaluran bantuan pangan di Desa Tinumpuk.
