Ketua GAPURA RI Mengadukan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu ke Komisi ASN RI

img 20240314 190940

INDRAMAYU, Revolusinews.com – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu telah diadukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, Mendagri, Gubernur Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Bupati Indramayu oleh Rudi Lueonadi selaku ketua GAPURA RI.

Dalam aduannya tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu diduga telah melanggar disiplin PNS dan diduga telah melanggar KUHPidana Pasal Menghasut, Membujuk, merintangi dan sejenisnya

img 20240314 wa0016

Pasalnya, pada Senin tanggal 4 maret 2024 sekira pukul 16.01 Wib Rudi Lueonadi ketua Gapura RI ditelepon oleh JS selaku ASDA I Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dimana dirinya dalam percakapan via telepon tersebut telah di hasut atau dibujuk oleh JS agar menghentikan berkirim surat kepada para Camat – Camat di lingkungan pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu terkait Pengangkatan PJ Kuwu/Kepala Desa 2024 yang diduga melanggar Kaidah Hukum.

Selanjutnya percakapan terakhir dengan JS mengatakan “ kudu jadi mediator bae kita kih ya,” ucapnya

Bahkan Ketua Gapura RI pun mendapat chat whatsapp (WA) dari JS yang isinya mengajak pertemuan di Jatibarang sama sekalian dengan Camat Indramayu IM ketua forum (isi dari WA)

” Jelasnya, pada Rabu (06/3/2024) kemarin kami telah menyampaikan dengan berkirim surat kepada para Camat yang ada di Kabupaten Indramayu bagian barat.

Isi surat tersebut Perihal Pengangkatan PJ Kuwu/Kepala Desa 2024 yang diduga melanggar Kaidah Hukum,” terang ketua GAPURA RI saat dijumpai oleh awak media.

JS, yang menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diduga telah melanggar Peraturan Bupati Indramayu nomor 32 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten Indramayu yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap.tingkah laku. perbuatan dan ucapan bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas serta kehidupan sehari-hari.

BAB III Nilai Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil (Pasal 3) Dan BAB IV Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4, 5, 6, 8) dan bagi pejabat yang berwenang  segera untuk memanggil memeriksa dan menetapkan sanksi terhadap JS atas pasal yang dimaksud dengan memperhatikan dua alat bukti       

JS diduga telah melanggar larangan sebagaimana Pasal 5 PNS dilarang:

a. menyalahgunakan wewenang;

b. menjadi Perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

Pasal 7 PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.dan Pasal 2 PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi Pemerintah

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi peoman/panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar ketentuan disipilin  

Selanjutnya ditegaskan pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

Pasal 86

(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. 

(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. 

(3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin

Dan untuk menjamin kepastian hukum diamanat pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 3

c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang; Bagian Ketujuh Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 17

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui wewenang;

b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Sehingga JS yang tidak mematuhi serta menaati terhadap Peraturan Perundang – Undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat di jatuhi sanksi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang secara objektif, terukur dan kredibel sebagaimana kaidah prinsip hukum positip perundangan.   

Pejabat yang berwenang dapat mengedepankan marwah hukum perundangan positip dan serta menjunjung nilai norma akidah pada asas hukum positip, asas manfaat, asas keadilan serta Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersipat Perintah terhadap Peraturan Perundang – Undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pejabat yang berwenang diharap segera bertindak tegas, menjalankan amanah dengan baik, benar dan terbuka dengan tidak ada yang di tutup tutupi supaya publik dapat mengetahui lebih terang benderang,” pungkasnya