BIAK NUMFOR, Revolusinews.com – Ketua Umum Kankain Kakara Byak (KKB) Kabupaten Biak Numfor Yan Pit Yarangga saat ditemui beberapa hari yang lalu oleh para tenaga kesehatan (Nakes) meminta kepada Lembaga Dewan Adat, Demianus Wakman, SH.,MH untuk memperhatikan persoalan terkait dugaan intimidasi atas pelaporan penggunaan anggaran BOK
Atas permintaan dan perintah tersebut, Demianus Wakman, SH.,MH, melakukan pertemuan dengan para Nakes dan menerima dengan baik di Kantor Aidoram Dewan Adat – Kankain Kakara Byak pada Jumat (1/11/2024).
“Kami menerima para Nakes dengan baik dan mendengarkan seluruh penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Sebagai Lembaga Dewan Adat, secara kelembagaan kami akan rapat internal untuk menindak lanjuti apa yang menjadi keluhan mereka, dan mengambil langkah selanjutnya,” ucap Demianus.
Demianus Wakman, SH.,MH mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mungkin menurutnya paling penting yang tadi disampaikan yaitu terkait dengan tekanan intimidasi dan lain-lain yang sudah terjadi. Pihaknya minta kepada seluruh pihak agar menghindari upaya-upaya untuk melakukan penekanan – penekanan kepada tenaga Nakes, biarkan mereka bekerja seperti biasa karena persoalan ini sudah dilimpahkan kepada penasihat hukum (LBH) dan sudah ditindaklanjuti kepada proses kepolisian.
“Saya mewakili Ketua Dewan Adat meminta kepada semua pihak untuk menahan diri biarkan kasus ini diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku sehingga persoalan ini bisa memiliki kepastian hukum,” tegasnya.
Menurut Demianus Wakman, bahwa sejak awal Kepala Dinas sudah harus mengambil tindakan kalau ada dugaan bahwa ada terjadi permasalahan anggaran BOK di Puskesmas Parai harus memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan dugaan ini atau diinvestigasi terhadap dugaan ini sehingga bisa menyelesaikan semua persoalan ini, sehingga tidak berlanjut sampai dengan saat ini.
“Saya lihat merupakan salah satu langkah yang sebenarnya keliru, bukan justru kita menekan dan mengintimidasi mereka para Nakes, tetapi sebagai seorang pimpinan itu harus melakukan tindakan-tindakan awal terhadap laporan dugaan terjadi penyalahgunaan anggaran BOK itu sendiri,” kata Demianus.
“Kami akan menyurat secara resmi terutama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk mendorong agar kasus ini berjalan mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada sehingga bisa mendapatkan rasa keadilan yang sedang diharapkan oleh para Nakes,” imbuhnya.
Secara khusus itu mengenai perlindungan saksi pihaknya akan menyurati secara khusus terkait dengan perlindungan saksi karena mereka merasa tidak nyaman terhadap proses ini sehingga perlindungan saksi akan dilakukan.
“Sekali lagi kami dewan adat mengharapkan semua pihak menahan diri sambil menunggu proses yang sedang berlangsung itu mempunyai kekuatan hukum,” tutupnya.
