PEMALANG, Revolusinews.com – Ratusan warga mendatangi Kantor desa guna melakukan audiensi terbuka dengan pendamping bansos KPM BPNT dan PKH di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu (4/10/2023) pagi.
Audiensi digelar cukup alot, lantaran tiga orang pendamping PKH Sdr (IDR) dan kedua temannya yang dihadirkan dalam keterangnnya berbelit-belit,” bersikap tidak kooperatif hingga menyita waktu panjang. Audiensi dimulai pukul 10:00 pagi namun berjalan alot hingga akhirnya demi keamanan dan ketertiban pihak Kepolisian Polres Pemalang menutup sementara sekira pukul 13:40 WIB.
Dari pantauan Revolusinews yang mengikuti berlangsungnya audiensi tersebut, diketahui ada beberapa pernyataan dan pertanyaan yang di lontarkan warga kepada oknum pendamping PKH Sdr (IDR) yang dinilai jawabannya bertele tele dan tidak transparan, oleh karena itu pihak keamanan memilih untuk di stop, entah sudah mengantongi data yang cukup atau ada hal lain.
Dalmas dari satuan Brimob Polres Pemalang ditambah beberapa anggota Polsek dan Koramil/01 Ulujami di terjunkan demi memberikan rasa aman bagi warga, karena adanya masyarakat yang berkumpul guna mempertanyakan terkait kepesertaannya sebagai penerima bansos, KPM dan PKH, namun waktu yang tidak memungkinkan maka pihak berwajib akhirnya memutuskan untuk di berhentikan demi keamanan dan ketertiban bersama.
Warga pun masih merasa tidak puas dikarenakan belum membuahkan kepastian sehingga tetap menginginkan adanya kejelasan dan kepastian agar hal ini terus berjalan sampai dengan tuntas. Berdasarkan laporan awal, kami percayakan hal ini di proses secara hukum kepada pihak Kepolisian Polres Pemalang, Polda Jateng,” kata Bambang salah satu warga yang mengikuti jalannya audiensi tersebut saat di halaman pendopo kantor desa.
Sementara itu audiensi publik (By Name By Address) dilakukan bersama kurang lebih 50 warga Desa Pesantren korban Ex-penerima manfaat (KPM) menyusul dicoretnya nama warga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) dan audiensi ini di dampingi oleh kelompok pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI), ada sekitar 50 orang terdiri dari pemuda Karang Taruna dan Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (Gempar).
Masih dilokasi kantor desa, dibenarkan oleh BBG warga setempat, ia mengatakan adanya demo ini berawal dari beberapa warga yang mengeluhkan kalau awalnya dapat bantuan PKH tapi entah kenapa tiba-tiba mereka menjadi tidak dapat menerima bantuan tersebut.
Diduga dihilangkan dari daftar penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara sepihak oleh IDR (45) oknum pendamping yang dimaksud dan terjadi sudah sejak lama, maka dari itu warga menduga adanya korupsi bantuan PKH dan BPNT di Desa Pesantren,” paparnya kepada Revolusinews.
Hadir Kabid Sosial Supadi AKS, MH Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Pemalang, turut memediasi ditengah masyarakat, pihaknya menguraikan dari mulai data warga secara teknis setiap pencairan bahwasannya pihak Dinsos itu buat tembusan di kecamatan “Yaitu pendamping kemudian diteruskan ke desa lalu disalurkan sesuai data nama KPM, itu regulasinya,” kata Supadi.
Kembali menegaskan maka dari itu, karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib dan punya hak, dan apa yang terjadi saat ini miris, sepertinya tidak sesuai harapan.
“Tapi yang jelas penyaluran kami sudah sesuai regulasi, dan sesuai kepegawaian dari melalui Koordinator Kabupaten (Korkab) selanjutnya diteruskan ke Kecamatan “Yaitu pendamping kemudian ke desa lalu disalurkan kepada warga yang terdaftar sebagai KPM,” pungkasnya.
