JAYAPURA, Revolusinews.com – Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6477/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2023-2028.
Yulianus Thebu, S.Si, MSi dan Christiana Ayello keberatan atas Pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2023 ternyata meninggalkan polemik.
Pasalnya pelantikan tersebut dinilai bertentangan dengan aturan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) yaitu orang asli Papua adalah orang yang berasal dari (a) Rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan oleh Yulianus Thebu S.Si, MSi dan Christiana Ayello, menurut keduanya, pleno pada tingkat kabupaten meloloskan banyak calon yang bermasalah dan tidak sesuai dengan aturan, yang lolos dan calon yang berhasil lolos adalah dari wilayah adat Saereri Suku Biak yang ternyata bertentangan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 3 ayat (1) yaitu orang asli Papua adalah orang yang berasal dari (a) Rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua Barat Daya, dan ayat (2) Orang asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai Anggota MRP Papua Barat Daya.
Yulianus Thebu, S.Si, MSi dan Christiana Ayello merasa keberatan karena nama keduanya masuk dalam daftar Para Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya dari unsur Adat dan dari unsur Perempuan Periode 2023 – 2028 berdasarkan Rekomendasi Dewan Adat Sub Suku Ambel tertanggal 24 April 2023, Rekomendasi Lembaga Masyarakat Adat Ambel Waigeo Kabupaten Raja Ampat Tertanggal 23 Maret 2023, Rekomendasi Dewan Adat Suku Maya Tertanggal 14 April 2023, namun yang terjadi keduanya tidak dilantik sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2023-2028.
Polemik Pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Periode 2023-2028 tersebut kemudian ditanggapi oleh Yuliyanto selaku Kuasa Hukum Yulianus Thebu, S.Si, MSi dan Christiana Ayello. Pihaknya membenarkan bahwa kedua kliennya tersebut merasa keberatan dan dirugikan dengan Pelantikan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Periode 2023-2028 yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2023 tersebut.
Ia menjelaskan bahwa kedua kliennya tersebut merasa dirugikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4- 6477/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2023-2028. Ia menegaskan bahwa kliennya, Yulianus Thebu, Ssi, MSI telah mendapat Rekomendasi baik dari Dewan Adat Suku Maya Kabupaten Raja Ampat, maupun Rekomendasi dari Lembaga Masyarakat Adat Ambel Waigeo Kabupaten Raja Ampat sebagai calon tetap dari Unsur Adat dan Christiana Ayello dari unsur Perempuan namun kedua kliennya tersebut ternyata tidak dilantik sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2023-2028 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4- 6477/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2023-2028.
Yuliyanto melanjutkan, Keberatan tersebut kemudian telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor : 034/K/Y&A/II/2024, Tertanggal 22 Februari 2024 perihal Keberatan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6477/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2023-2028. Selain kepada Menteri Dalam Negeri pihaknya juga melayangkan Surat Keberatan tersebut sebagai laporan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Menkopolhukam Republik Indonesia.
Dalam Surat keberatan tersebut pada intinya menyampaikan keberatan terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-6477/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2023-2028 dan meminta Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkenan meninjau kembali dan mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-6477/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pengesahaan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya masa jabatan tahun 2023-2028, selanjutnya membuat Surat Keputusan baru yang mengangkat Klien kami Yulianus Thebu S.Si, M.Si sebagai Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya dari Unsur Adat dan Christiana Ayello dari unsur Perempuan Masa Jabatan Tahun 2023-2028.
