SERANG ,Revolusinews.com — Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang kembali menjadi sorotan tajam. Di saat jargon “Serang Bahagia” terus didengungkan, pemandangan kontras justru tersaji di jantung pemerintahan sendiri: lautan tanaman dan pohon penghijauan terbengkalai hingga mati mengenaskan tanpa sentuhan perawatan.
Aktivis Serang Selatan, Repiana, meluapkan kekesalannya melihat kondisi kawasan Puspemkab Serang yang dinilai sangat ironis. Bagaimana tidak, proyek penghijauan yang menghiasi sepanjang jalan protokol hingga tepat di depan kantor-kantor dinas strategis dibiarkan mangkrak dan layu.
“Dari tahun ke tahun seperti ini terus! Padahal ini lokasinya tepat di pusat pemerintahan. Setiap tahun dibangun, setiap tahun ditanam, tapi tidak ada perawatan sama sekali. Ini yang katanya Serang Bahagia?” seru Repiana dengan nada geram saat meninjau lokasi, Senin (09/11/2026).
Berdasarkan pemantauan di lapangan, pemandangan mengenaskan ini tidak hanya terjadi di pinggir jalan utama, tetapi juga terpampang nyata tepat di depan kantor-kantor dinas penting, mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertanian, hingga Dinas Tenaga Kerja. Alih-alih nampak asri dan mencerminkan tata kota yang layak, rumput liar berserakan di mana-mana dan pohon-pohon besar dibiarkan merana.
Kondisi ini memantik pertanyaan besar publik: Ke mana perginya anggaran perawatan setiap tahunnya?
“Kalau memang ada anggaran untuk penghijauan, kenapa sampai separah ini terbengkalai? Sayang uang negara kalau hanya sekadar ditanam tapi dibiarkan mati tanpa keberlanjutan,” tegasnya.
Menyikapi pemandangan memalukan di pusat birokrasi ini, para aktivis tidak tinggal diam. Pihaknya memastikan akan segera melayangkan surat resmi ke dinas terkait—yang diduga Dinas Lingkungan Hidup—untuk meminta pertanggungjawaban terbuka terkait aliran dana dan efektivitas program penghijauan tersebut.
Tidak hanya itu, desakan keras juga diarahkan langsung kepada Bupati Serang agar tidak menutup mata. Para aktivis menuntut evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai mandul dan gagal merawat fasilitas di halaman rumah mereka sendiri.
Jika merawat tanaman di depan hidung sendiri saja gagal, bagaimana bisa masyarakat percaya pada pengelolaan daerah yang lebih besar?.
Reporter: Wahyu Ceko
