SERANG,Revolusinews.com — Efektivitas suatu pemerintahan tidak lagi sekadar diukur dari seberapa banyak program pembangunan yang diluncurkan, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi era digital, kepercayaan publik mendesak untuk ditransformasikan menjadi fondasi utama penopang legitimasi negara.senin (09/11/2026).
Pandangan tersebut ditegaskan oleh Alya Amanda, akademisi muda dari Universitas Pamulang Serang, dalam analisisnya mengenai dinamika relasi negara dan masyarakat sipil.
“Tanpa kepercayaan publik, setiap kebijakan yang dibuat akan sulit diterima dan mengeksekusinya di lapangan menjadi tantangan berat, meskipun niat awal kebijakan tersebut sangat baik,” tegas Alya.
Alya menyoroti tiga pilar utama yang menentukan kokoh atau rapuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah:
- Transparansi Anggaran: Masyarakat berhak tahu dan memahami alokasi serta penggunaan uang negara secara akuntabel.
- Konsistensi Kebijakan: Kepastian arah kebijakan menjadi jaminan vital bagi stabilitas sosial serta kepastian iklim usaha.
- Kualitas Pelayanan Publik: Layanan yang cepat, responsif, dan bebas dari pungli merupakan wujud konkret hadirnya negara di tengah rakyat.
Kemudahan akses informasi saat ini memberi ruang bagi publik untuk lebih kritis menyampaikan pendapat. Namun, alih-alih menyikapi kritik sebagai hambatan, pemerintah diimbau untuk melihatnya sebagai instrumen evaluasi konstruktif.
“Kritik berbasis data adalah modal penting bagi demokrasi. Ini saatnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif, bukan malah menutup diri,” tambah Alya.
Sinergi berkelanjutan antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang aktif mengawal diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang efisien dan tepat sasaran. Pada akhirnya, pemerintahan yang kuat bukanlah yang paling dominan, melainkan yang paling dipercaya oleh rakyatnya.
Reporter: Wahyu Ceko
