PEMALANG, Revolusinews.com — Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, kembali menuai sorotan. Persoalan belum aktifnya BPJS Ketenagakerjaan bagi sejumlah relawan dapur SPPG serta sistem pembayaran honor yang masih dilakukan secara tunai memunculkan tanda tanya publik terkait transparansi pengelolaan program nasional tersebut, Jumat (22/5/2026).
Sorotan masyarakat mengarah kepada Koordinator Kecamatan (Korcam) MBG Comal, berinisial MZ, yang juga diketahui menjabat sebagai Kepala SPPG Desa Susukan. Sebagai penanggung jawab wilayah, Korcam dinilai memiliki kewajiban memastikan seluruh operasional dapur MBG berjalan sesuai petunjuk teknis dan aturan administrasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Seorang warga Desa Susukan yang enggan disebutkan namanya mengaku mengetahui langsung kondisi di lapangan karena anaknya bekerja sebagai relawan ompreng di dapur SPPG Desa Susukan Comal. Ia menyebut hingga kini BPJS Ketenagakerjaan untuk para relawan belum aktif sebagaimana yang dijanjikan sejak awal program berjalan.
“Anak saya kerja sebagai relawan ompreng di SPPG Susukan, jadi saya tahu kondisi di dalam. Sampai sekarang BPJS Ketenagakerjaan belum ada. Gajinya juga masih dibayar manual secara tunai, belum lewat ATM,” ujar warga tersebut saat ditemui di kediamannya, Jumat (22/5/2026).“
Padahal sebelumnya Kepala BGN, Dadan Hindayana, pernah menegaskan bahwa seluruh pekerja maupun relawan dalam program MBG wajib mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan iuran premi disebut hanya sekitar Rp16.800 per orang setiap bulan dan telah masuk dalam komponen anggaran operasional program.
Namun fakta di lapangan justru memunculkan pertanyaan baru. Sejumlah dapur MBG di Kecamatan Comal diketahui telah beroperasi lebih dari dua bulan, tetapi sebagian relawan disebut belum juga terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dinilai janggal karena proses administrasi pendaftaran BPJS umumnya hanya membutuhkan waktu beberapa hari apabila seluruh persyaratan telah lengkap.
Selain persoalan BPJS, sistem pembayaran honor relawan yang masih menggunakan metode tunai juga menuai kritik. Dalam pelaksanaan program MBG, sistem payroll perbankan maupun Financial Agent (FA) dinilai lebih aman dan transparan karena dapat meminimalisir potensi manipulasi data serta memastikan honor diterima langsung oleh relawan yang benar-benar bekerja di dapur SPPG.
Publik kini mulai mempertanyakan validitas data relawan di lapangan. Masyarakat menilai pengawasan administrasi harus diperketat, terlebih seluruh operasional program MBG menggunakan anggaran negara. Jika dalam satu dapur tercatat puluhan relawan namun kehadiran pekerja setiap hari berbeda, masyarakat meminta ada keterbukaan mengenai data yang dilaporkan ke pusat serta penjelasan resmi terkait alokasi anggaran BPJS relawan yang hingga kini disebut belum aktif sepenuhnya.
“Sejumlah warga menilai persoalan yang terjadi tidak lepas dari lemahnya pengawasan Satgas maupun Korwil SPPG di tingkat wilayah. Padahal pengawasan internal dianggap penting untuk memastikan seluruh administrasi relawan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, hingga sistem pembayaran honor berjalan sesuai aturan dan petunjuk teknis program MBG.”
