SERANG,Revolusinews.com – Rencana pemerintah pusat untuk merelokasi sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) menuju Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan aktivis lingkungan di Banten.
Salah satunya datang dari Repiana, aktivis sekaligus tokoh muda peduli konservasi dari Serang Selatan, yang menilai wacana ini sebagai bentuk intervensi ekologis yang gegabah, mengabaikan prinsip kehati-hatian biologis (precautionary principle), dan justru berpotensi mempercepat laju kepunahan satwa endemik kebanggaan Banten tersebut.
Menurut pengamatannya, argumentasi mitigasi bencana vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau serta ancaman gelombang megathrust dan tsunami di Selat Sunda tidak dapat dijadikan pembenaran tunggal untuk mengeksekusi proyek translokasi berisiko tinggi. Memaksa spesies megafauna terestrial yang memiliki sifat soliter, pemalu, dan tingkat sensitivitas fisiologis ekstrem untuk menempuh perjalanan darat maupun laut lintas provinsi sejauh seribu kilometer sangat rentan memicu capture myopathy. Kondisi gangguan metabolik, asidosis, dan nekrosis jaringan otot akibat stres akut selama proses penangkapan, pembiusan, hingga transportasi jarak jauh ini secara klinis kerap berujung pada kegagalan fungsi organ vital dan mortalitas satwa sebelum sempat menyentuh habitat barunya.
Lebih jauh, pegiat lingkungan asal Banten selatan itu menyoroti kelemahan fundamental dari kebijakan tersebut, yakni absennya studi kelayakan ekologis, analisis kesesuaian habitat (habitat suitability index), serta perhitungan daya dukung lingkungan (carrying capacity) yang komprehensif dan teruji di lokasi tujuan. Disparitas komposisi floristik dan nutrisi dari ratusan jenis tanaman pakan alami, perbedaan struktur mikrohabitat, variasi kondisi iklim mikro, hingga potensi tumpang tindih teritori dan ruang jelajah (home range) menjadi variabel biologis yang belum terpetakan secara empiris.
Selain faktor pakan dan ruang, ia juga memperingatkan tingginya risiko transmisi patogen lintas spesies (spillover), infeksi bakteri, maupun parasit endemik dari populasi banteng liar (Bos javanicus) dan satwa ungulata lainnya di kawasan Alas Purwo. Mengingat populasi badak Jawa saat ini memiliki keragaman genetik yang sangat sempit akibat efek leher botol (genetic bottleneck), sistem imunitas mereka sangat rentan terhadap paparan agen penyakit baru. Tanpa protokol biosekuriti dan kajian epidemiologi satwa liar yang ketat, pemindahan tersebut berpotensi menjadi bom waktu yang memicu wabah mematikan.
“Negara tidak boleh memperlakukan populasi satwa terancam punah berstatus kritis (Critically Endangered) ini sebagai komoditas diplomasi semata maupun instrumen penarik rente pendanaan global tanpa basis sains yang valid, transparan, dan akuntabel. Badak Jawa memiliki keterikatan evolusioner dan adaptasi ekologis yang sangat spesifik dengan bentang alam Ujung Kulon selama ribuan tahun, sehingga tidak bisa dipindahkan begitu saja layaknya benda mati,” tegas aktivis tersebut dalam keterangannya di Serang, Minggu (15/11/2026).
Alih-alih melakukan manipulasi populasi melalui pemindahan paksa lintas pulau yang penuh ketidakpastian ilmiah, ia justru membongkar lemahnya tata kelola konservasi in-situ di habitat aslinya selama ini. Alokasi anggaran pelestarian negara dinilai belum menyentuh akar persoalan struktural di lapangan. Hal ini terlihat dari belum tuntasnya pemberantasan sindikat perburuan liar, lambannya pengendalian spesies tumbuhan invasif seperti langkap (Arenga obtusifolia) yang mendominasi kanopi hutan dan menghambat regenerasi alami tumbuhan pakan badak, serta minimnya pengamanan zona penyangga (buffer zone) dari tekanan antropogenik, alih fungsi lahan, dan perambahan kawasan.
Sebagai solusi berbasis sains yang jauh lebih rasional dan minim risiko, kalangan pemerhati lingkungan mendesak Kementerian Kehutanan untuk membatalkan total rencana translokasi ke ujung timur Pulau Jawa tersebut. Fokus strategi konservasi seharusnya diarahkan pada penguatan populasi in-situ melalui restorasi habitat secara masif di TNUK, yang dibarengi dengan pembentukan populasi kedua (second population) di zona aman dataran tinggi yang masih berada dalam satu kesatuan bioregion dan lanskap ekologis Banten. Kawasan penyangga di sekitar pegunungan Banten dinilai memiliki kemiripan karakteristik biotik, abiotik, serta kesesuaian vegetasi yang jauh lebih identik secara alami.
Elemen masyarakat sipil bersama jaringan akademisi, peneliti independen, dan komunitas adat di Banten dipastikan akan terus mengawal dan menggalang konsolidasi kritis. Langkah ini diambil guna mencegah lahirnya kebijakan konservasi yang berisiko merusak integritas keanekaragaman hayati serta merampas warisan sejarah ekologis yang melekat erat dengan identitas masyarakat Banten.
Reporter: Wahyu Ceko
