TANGERANG, Revolusinews.com – Wali murid di SMK Mithla Ul Anwar mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) PTS Rp 120.000 kelas 3, pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 200.000 sampai Rp 300.000 melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekaligus penahanan buku tabungan beserta Kartu ATM dan pengancaman melalui chatting di Group WhatsApp wali murid kelas 2 tahun 2023-2024 yang terjadi di SMK Mithla Ul Anwar Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Banten.
Seorang wali murid di SMK Mithla Ul Anwar mengatakan, waktu anaknya kelas 2 SMK tahun 2023-2024 mendapatkan bantuan PIP pertama kali sebesar Rp 900.000 dipotong Rp 200.000 sisa bayar tunggakan langsung dipotong semuanya jadi tidak ada sisa. Kemudian yang kedua mendapatkan PIP sejumlah 1.800.000 dipotong Rp 300.000 sisanya dibayarkan tunggakan semuanya.
“Aneh dan heran anak kami yang mendapatkan PIP tapi oknum pihak sekolah yang mengambil uang lalu dipotong tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ke kami, tIba tiba dibayarkan tunggakan langsung sama oknum sekolah. Kami juga tidak tahu berapa jumlah tunggakan anak ditambah buku tabungan dan kartu ATM selalu ditahan dan dipegang seluruhnya oleh pihak sekolah. Kami hanya mendengar informasi dari pihak sekolah anak kami mendapatkan PIP, tapi tidak megang uangnya. Sekarang anak kami sudah kelas 3 tahun 2025 dan kami tidak PIP lagi,” ungkap wali murid tersebut.
Pemberitahuan itu lewat Group WhatsApp kelas disuruh melunasi SPP. Ini tidak ada undangan rapat komite atau selebaran pemberitahuan sampai sekarang, tau-tau disuruh melunasi,” kata sumber serentak beberapa wali murid saat mendapati informasi melalui WhatsApp diwajibkan melunasi dan wajib bayar PTS kalau tidak bayar PTS senilai Rp 120.000 tidak bisa ikut ulangan.
Sementara itu, Ketua LSM DPC Tangerang KPK Nusantara Kabupaten Tangerang, Endang Supriatna (Bung Eden) mengatakan, bahwa SMK Mathla”Ul Anwar Kecamatan Tigaraksa tidak menjalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan seakan program PIP tersebut dalam kekuasaannya. Padahal buku tabungan PIP beserta kartu ATM milik murid SMK dan sudah berjalan 2 tahun.
“Anehnya pihak sekolah mengancam kalau tidak bayar PTS genap dan tunggakan SPP dan lainya tidak diberikan legitimasi atau tidak bisa ikut ujian PTS. Ini jelas perbuatan yang tidak beretika cacat bagi dunia pendidikan Provinsi Banten. Kami minta kepada Ketua MKKS Kabupaten Tanggerang untuk segera turun dan periksa SMK Mathla” ul Anwar yang diduga telah mencoreng nama satuan SMK lainnya,” tegas Ketua Eden.
“Kami akan segera layangkan surat ke pihak SMK Mathla”Ul Anwar Tigaraksa Kabupaten Tangerang,” tutupnya.
Sementara, saat dikonfirmasi pihak kepala sekolah atau kepala yayasan tidak dapat ditemui karena yang bersangkutan tidak ada di tempat hingga berita ini ditayangkan.
