INDRAMAYU, Revolusinews.com – Program study tour yang diadakan SMP Negeri 1 Juntinyuat patut diduga jadi ajang pungutan liar secara terstruktur dari oknum guru, panitia yang bekerjasama dengan kepala sekolah. Pasalnya, bus penyedia jasa yang ditunjuk oleh kepala sekolah beserta panitia ini diduga disetujui oleh salah satu pengawas SMPN 1 Juntinyuat.
Dari beberapa temuan data di lapangan pihak sekolah diduga mark up anggaran hingga meraup keuntungan puluhan juta rupiah.
Menurut pihak sekolah yang tidak bersedia disebutkan namanya inisial NN salah satu pengajar /guru SMPN 1 Juntinyuat menjelaskan via ponselnya pada Sabtu (9/12/2023) bahwa program study tour tahun ini persiswa menghabiskan biaya hanya sekitar Rp 735.000 saja, dengan rincian biaya untuk satu bus sekitar Rp 14.000.000, sedangkan bus yang dipesan ada 5 bus. Untuk biaya makan 25.000 x 7, biaya hotel satu kamar 100.000 untuk 4 (empat) orang, lalu ditambah biaya tiket masuk tempat wisata sekitar keseluruhan 205.000,harga ini sudah up ,sementara tarif study tour tahun 2023 ini, masing-masing persiswa dibandrol oleh panitia sekolah sebesar 1.000.000 untuk tujuan wisata tujuan ke Yogyakarta.
“Kegiatan study tour ini maupun kegiatan lainya selama bertahun-tahun diduga dijadikan ladang untuk mencari keuntungan pribadi. Perlu diketahui di SMPN 1 Juntinyuat mempunyai murid sekitar 800 siswa dan yang mengikuti study tour tahun ini ada 280 murid jika ada kegiatan kunjungan maupun study tour selalu menjadi ladang basah,” ungkapnya.
Lanjut diungkapkannya, bahwa biaya yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan ternyata dijadikan ajang mark up oleh sejumlah oknum sekolah. Anehnya, baik kepala sekolah maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, seakan mengindahkan peraturan yang diterapkan oleh Kementrian Pariwisata yang salah satu syarat utama penyelenggara kegiatan harus sudah PT yang terdaftar di Kemenkumham, memiliki NPWP PT, masuk asosiasi dibawah binaan Kementrian Pariwisata, menunjukan KPS, KIR, STNK dan armada yang mau dipakai wajib mendaftarkan asuransi perjalan wisata untuk seluruh pesertanya.
“Praktek seperti ini di Indramayu tidak pernah terendus oleh dinas terkait dan aparat penegak hukum, kuat dugaan praktek mereka ini sudah terkondisikan secara turun temurun hingga menjadikan ladang bisnis abadi,” tandasnya.
Sementara itu ada guru yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, bukan kegiatan study tour aja mas, kegiatan miled sekolah pun siswa di wajibkan membayar 30 ribu per siswa kelas 7,8 dan 9. saya siap memberikan kesaksian .
Di tempat terpisah, Kepala SMPN 1 Juntinyuat Rojai saat dikonfirmasi via surat wawancara tertulis sulit untuk menjawab. Bahkan melalui handphone hanya dibaca tanpa merespon yang kemudian memblokir nomor telepon hingga berita ini ditayangkan.
