BIAK, Revolusinews.com – Saneraro Wamaer, mahasiswa Doktor Ilmu Sosial Uncen, menyampaikan presentasi singkat bertajuk, “Konsepsi Demokrasi Deliberatif dalam Perspektif Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.”
Materi ini merupakan topik pemantik pada diskusi antara mahasiswa doctoral FISIP UNAIR dan UNCEN dilangsungkan, dengan tema, “Membangun Papua dengan Hati”. Diskusi yang dilaksanakan secara hybrid ini berlangsung di Ruang Gedung C FISIP UNAIR pada Rabu, (20/5/2022).
Demokrasi deliberatif, adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam konteks otonomi khusus di Papua, sudut pandang demokrasi deliberatif akan mengutamakan inklusi, dialog terbuka, dan partisipasi semua pihak yang terlibat.
Prinsip demokrasi deliberatif menekankan pentingnya menghormati perspektif dan aspirasi semua kelompok dalam masyarakat, termasuk warga Papua. Dalam konteks otonomi khusus, pendekatan ini akan mendorong proses pembuatan keputusan yang melibatkan perwakilan yang akurat dari komunitas Papua, memungkinkan mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam mendefinisikan kebijakan dan mengatasi masalah yang dihadapi.
Demokrasi deliberatif juga menekankan pada dialog terbuka, di mana pendapat berbeda dapat diungkapkan dan diperdebatkan dengan cara yang konstruktif. Dalam hal otonomi khusus di Papua, pendekatan ini akan mendorong adanya ruang untuk diskusi terbuka yang melibatkan masyarakat Papua, pemerintah pusat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dialog seperti ini harus berlangsung dengan prinsip saling mendengarkan dan saling menghormati, dengan tujuan mencapai konsensus yang adil dan berkelanjutan.
Partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci dalam demokrasi deliberatif. Dalam konteks otonomi khusus di Papua, akan penting untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat Papua didengar dan dihargai. Melibatkan warga Papua secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum konsultasi publik, pemilihan yang inklusif, atau mekanisme partisipasi lainnya, akan menguatkan legitimasi keputusan yang diambil dan memastikan kepentingan mereka terwakili dengan baik.
Dengan menggunakan sudut pandang demokrasi deliberatif terhadap otonomi khusus di Papua, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang inklusif, terbuka, dan berpartisipasi aktif bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketegangan, membangun kepercayaan, dan mencapai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dalam konteks otonomi khusus di Papua.
Dalam konteks perbandingan dengan negara lain, penggunaan sudut pandang demokrasi deliberatif terhadap otonomi khusus di Papua dapat dibandingkan dengan pendekatan yang diterapkan dalam negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Meskipun setiap situasi memiliki konteks yang unik, ada beberapa contoh yang dapat memberikan gambaran perbandingan.
Yang pertama yaitu Kanada, dia telah menerapkan prinsip otonomi khusus untuk komunitas pribumi, terutama penduduk Asli. Pendekatan demokrasi deliberatif digunakan dalam proses perundingan dengan komunitas pribumi untuk mencapai persetujuan dan mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak dan otonomi mereka. Pendekatan ini mencakup dialog terbuka, partisipasi aktif, dan pengakuan atas perspektif dan aspirasi komunitas pribumi.
Yang kedua Selandia Baru, Di sana terdapat prinsip-prinsip deliberatif dalam pendekatan terhadap otonomi Maori. Konstitusi negara mengakui dan melindungi hak-hak Maori, dan terdapat mekanisme partisipatif seperti forum konsultasi publik dan mekanisme pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dan Maori. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif Maori dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi otonomi mereka.
Selanjutnya, Belgia merupakan contoh negara dengan pendekatan deliberatif dalam konteks otonomi regional. Dalam kerangka sistem federal Belgia, pendekatan deliberatif digunakan untuk mencapai konsensus antara pemerintah federal dan pemerintah daerah dalam mengatur hak dan kewenangan daerah. Forum diskusi, perundingan, dan partisipasi aktif semua pihak terlibat digunakan untuk mencapai solusi yang dapat diterima secara bersama.
Perbandingan dengan negara-negara ini menunjukkan bahwa pendekatan demokrasi deliberatif dapat digunakan untuk menghadapi tantangan otonomi khusus di berbagai konteks. Meskipun rincian implementasinya akan berbeda dalam setiap situasi, prinsip inklusi, dialog terbuka, dan partisipasi aktif tetap relevan dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konteks otonomi khusus.
Pendekatan demokrasi deliberatif memiliki kaitan yang erat dengan implementasi otonomi khusus di Papua. Dalam konteks Papua, pendekatan demokrasi deliberatif dapat memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memastikan partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan yang mengatur otonomi khusus mereka. Berikut adalah beberapa kaitan antara pendekatan demokrasi deliberatif dan implementasi otonomi khusus di Papua:
Inklusi dan partisipasi, “Pendekatan demokrasi deliberatif menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks otonomi khusus di Papua, hal ini berarti memastikan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses-proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan terkait otonomi khusus. Melalui forum konsultasi publik, mekanisme partisipatif, dan representasi yang akurat, masyarakat Papua dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi otonomi khusus mereka.
Dialog terbuka dan saling mendengarkan: Pendekatan demokrasi deliberatif mendorong dialog terbuka di antara semua pihak yang terlibat. Dalam konteks otonomi khusus di Papua, pendekatan ini dapat mendorong terciptanya ruang untuk diskusi yang berkelanjutan dan inklusif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemimpin adat, kelompok masyarakat, dan warga Papua secara umum. Dialog yang dilandasi oleh saling mendengarkan dan saling menghormati akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang aspirasi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua dalam konteks otonomi khusus.
Keputusan bersama dan konsensus: Pendekatan demokrasi deliberatif mendorong pencarian konsensus dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi otonomi khusus. Dalam implementasi otonomi khusus di Papua, hal ini berarti memastikan bahwa keputusan-keputusan penting melibatkan proses diskusi dan negosiasi yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Dalam mencapai konsensus, perlu diakui bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua harus diberikan bobot yang signifikan dan bahwa solusi yang dicapai harus adil, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat Papua.
Pendekatan demokrasi deliberatif dapat menjadi kerangka kerja yang berguna dalam mengimplementasikan otonomi khusus di Papua. Dengan mengutamakan inklusi, partisipasi aktif, dialog terbuka, dan pencarian konsensus, pendekatan ini dapat membantu membangun lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua dalam menjalankan otonomi khusus mereka.
Demokrasi deliberatif adalah teori demokrasi yang telah dikembangkan oleh beberapa pakar dan filsuf politik terkemuka. Ada beberapa pandangan dari pakar tentang demokrasi deliberatif.
Jürgen Habermas adalah seorang filsuf Jerman yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan teori demokrasi deliberatif. Menurutnya, demokrasi deliberatif melibatkan proses komunikatif di mana warga negara berpartisipasi dalam diskusi rasional, saling mendengarkan, dan mencapai konsensus melalui argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Gutmann dan Thompson adalah dua pakar politik Amerika yang telah mengembangkan konsep demokrasi deliberatif sebagai model alternatif untuk demokrasi representatif. Mereka menekankan pentingnya dialog terbuka dan inklusif di antara warga negara yang berbeda pandangan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Seyla Benhabib, seorang teoretikus politik dan filsuf, telah mengusulkan konsep demokrasi deliberatif yang mencakup prinsip-prinsip inklusi, persamaan, dan pertukaran argumen yang rasional. Menurut Benhabib, demokrasi deliberatif memungkinkan warga negara untuk saling menghormati dan belajar satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan.
Joshua Cohen adalah seorang teoretikus politik yang memperluas teori demokrasi deliberatif dengan penekanan pada keadilan dan representasi yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan. Ia berpendapat bahwa demokrasi deliberatif harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan kelompok yang terpinggirkan dan lemah secara politik.
Pendapat para pakar ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip dan tujuan demokrasi deliberatif. Mereka menyuarakan pentingnya partisipasi aktif, dialog terbuka, pertukaran argumen rasional, dan pencarian konsensus dalam menjalankan demokrasi deliberatif.
