CILACAP, Revolusinews.com – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menemui Presiden RI Joko Widodo untuk membahas terkait usaha perikanan tangkap dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai memberatkan para nelayan.
Silaturahmi terbatas bersama Presiden Jokowi itu diketahui dihadiri sekitar 50 orang perwakilan nelayan dan pengusaha perikanan se-Indonesia termasuk dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Saat dikonfirmasi usai kembali dari Jakarta pada Jumat (01/12/2023) seorang pengusaha perikanan di Cilacap yang mewakili nelayan Edi Santoso mengatakan, dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, perwakilan SNI mengajukan penolakan terhadap penangkapan ikan terukur (PIT) dan sistem kuota zona yang dinilai tidak efektif.
“Kami sampaikan kepada bapak Presiden Jokowi bahwa kita menolak penangkapan ikan terukur dan sistem quota zona atau pangkalan. Karena berdampak terhadap usaha kita menjadi tidak efektif dan efisien, serta rawan konflik horizontal,” ucapnya.
“Hasil pertemuan kemarin, bapak Presiden akan menunda atau membatalkan kebijakan PIT dan sistem kuota zona yang selama ini dikeluhkan oleh nelayan,” imbuhnya.
Respon Jokowi akan membatalkan kebijakan tersebut disambut baik oleh para nelayan dan pengusaha perikanan. Terlebih para nelayan sudah resah dengan kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak berpihak.
Selain itu, para nelayan juga menganggap bahwa kebijakan yang dibuat oleh KKP sangat menyengsarakan, apalagi dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang akan diberlakukan pada tahun 2024 mendatang. Sehingga para nelayan merasa keberatan dengan peraturan tersebut.
“Kebijakan KKP dengan menerbitkan PP Nomor 11 Tahun 2023 bagi kami bukan hanya memberatkan, tapi juga menyengsarakan. Sehingga kami menolak adanya peraturan ini,” ungkap Edi Santoso pengusaha yang akrab disapa Bos Edi.
Selain menyampaikan dua persoalan tersebut, perwakilan nelayan Cilacap juga mengeluhkan sejumlah persoalan lain diantaranya menyetop impor ikan, menurunkan harga BBM industri khusus nelayan, serta perbaikan sarana pra sarana pelabuhan perikanan di Cilacap.
“Kita juga memohon penurunan PNBP, menolak kapal asing dan pemodal asing, menolak migrasi dan VMS serta menolak PBB laut,” tutup Edi.
