PEMALANG, Revolusinews.com – Pemerintah Kecamatan Petarukan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 pada Rabu, 1 Oktober 2025. Acara ini dihadiri Camat Petarukan, Drs. Syamsul Dewantara dan berbagai unsur penting, mulai dari Muspika, Forkompimca, perwakilan lembaga dan organisasi masyarakat, Kepala UPJI, Danramil, Kapolsek, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Petarukan.
Kegiatan ini menjadi wadah bersama untuk membahas program, kebijakan, dan rencana pembangunan di wilayah Petarukan.
Melalui forum ini, Camat Syamsul menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang terbuka untuk mendengar informasi dan menyerap aspirasi dari masyarakat. “FKP bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan sarana penting bagi kita semua untuk membangun komunikasi yang sehat dan menemukan solusi bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pelayanan publik tidak akan berjalan optimal bila hanya ditangani pemerintah. “Pelayanan kepada masyarakat adalah kerja kolektif. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah,” tegas Syamsul.
Pada kesempatan itu, pihak kecamatan juga menjelaskan berbagai layanan yang tersedia, antara lain penerbitan Kartu Keluarga (KK), surat pindah/datang, surat keterangan waris, dispensasi nikah, pelayanan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga layanan proposal. Semua layanan tersebut diberikan gratis sesuai ketentuan yang berlaku.
Syamsul berharap keterbukaan informasi ini membuat masyarakat lebih mudah memahami prosedur administrasi. “Transparansi adalah kunci membangun kepercayaan publik. Dengan layanan yang jelas dan tanpa biaya, masyarakat tidak lagi merasa dipersulit,” katanya.
Selain pemaparan dari kecamatan, sejumlah kepala desa juga menyampaikan masukan. Kepala Desa Kendalsari menyoroti persoalan penanganan anak jalanan di wilayahnya, sementara Kepala Desa Klareyan mengusulkan dukungan terhadap kebijakan anggaran desa tahun 2025.
Menurut Syamsul, setiap aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme. “Kami tidak ingin masukan berhenti di forum ini saja. Semua akan dicatat, dipelajari, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang ada,” jelasnya.
Mengakhiri sambutan, Syamsul mengajak seluruh kepala desa, lurah, dan masyarakat untuk terus menjaga komunikasi dan partisipasi aktif. “FKP ini adalah wujud komitmen kita menuju pemerintahan yang terbuka, responsif, dan melayani dengan sepenuh hati,” pungkasnya.
