BIAK NUMFOR, Revolusinews.com – Kedatangan 1.720 personel baru Gelombang I Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 858/SBB, 859/RBK dan 860/NSK pada 29 November 2025 di Pelabuhan Biak, Kabupaten Biak Numfor, memicu dinamika dan perdebatan di tengah masyarakat setempat.
Penyambutan resmi yang dilakukan oleh Dandim 1708/BN Letkol Kav John Alberth Suweny, S.H., didampingi Plt Asisten I Pemda Biak Numfor, Fransisco Olla, S.Sos, dan Bupati Supiori, Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa kehadiran militer ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dukungan Pembangunan vs Penolakan HAMRibuan personel Yonif TP ini akan ditempatkan di satuan masing-masing:
– Yonif TP 858/SBB di Kabupaten Biak Numfor.
– Yonif TP 859/RBK di Kabupaten Supiori.
– Yonif TP 860/NSK di Kabupaten Waropen.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPC BMP-RI) Kabupaten Biak Numfor, Frids Semuel Arfayan memberikan dukungan penuh. Ia menekankan bahwa kehadiran batalyon infanteri ini adalah untuk membantu masyarakat dan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Batalyon infanteri adalah membantu masyarakat. Akan kerjasama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan program-program yang bermanfaat,” ujar Frids Semuel Arfayan yang juga menghimbau masyarakat untuk menerima kehadiran ini.
DPC BMP-RI Kabupaten Biak Numfor menjelaskan bahwa prajurit akan terlibat aktif dalam program-program pemberdayaan, seperti:
– Pelatihan pertanian modern dan peningkatan kualitas perkebunan lokal.
– Dukungan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
– Bantuan pendidikan bagi anak-anak Papua, khususnya di Biak Numfor dan Supiori.
Namun, langkah ini tidak berjalan tanpa hambatan. Sejumlah masyarakat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara terbuka menyatakan keberatan. Penolakan ini didasari kekhawatiran akan potensi konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidaksetujuan terhadap kehadiran militer yang dikhawatirkan dapat memperkeruh situasi di Biak, Supiori, dan Yapen Waropen.
Meskipun munculnya penolakan, pihak pemerintah dan aparat keamanan bersikeras bahwa penempatan militer adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Papua yang kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya. Mereka menegaskan langkah ini dilakukan dengan niat baik dan demi perlindungan masyarakat dari ancaman keamanan.
Bupati Supiori, Heronimus Mansoben, dan perwakilan Pemda Biak Numfor, Fransisco Olla, menyatakan bahwa kehadiran Batalyon ini bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif di bidang pertanian, perkebunan, kesehatan, dan pendidikan.
Perbedaan pandangan yang tajam ini mencerminkan kompleksitas situasi Papua yang penuh dinamika sosial dan politik. Meskipun militer diharapkan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dialog antara semua pihak tetap dianggap penting dan mendesak untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua kalangan, sambil tetap menghormati hak asasi manusia dan menjaga stabilitas sosial.
