PEMALANG, Revolusinews.com – Sebuah Focus Group Discussion (FGD) digelar di Wijaya Hotel Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kepastian tata kelola perlindungan dan penempatan awak kapal perikanan migran dalam kerangka kewenangan daerah, nasional, regional, hingga internasional.
FGD ini digelar sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Konvensi ILO Nomor 188 tentang pekerjaan di sektor perikanan. Kedua dasar hukum ini menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja kapal perikanan, termasuk mereka yang bekerja di kapal asing.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya penguatan perlindungan awak kapal asal daerahnya. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Banyak warga Pemalang bekerja di kapal perikanan luar negeri. Pemerintah daerah berkomitmen memperjuangkan agar mereka terlindungi secara hukum, sosial, dan ekonomi. Kita tidak ingin lagi mendengar ada ABK asal Pemalang yang menjadi korban ketidakadilan di laut lepas,” ujarnya.
Menurut Heriyanto Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia, kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari anggota asosiasi perikanan Pemalang, seperti Asosiasi ICA Pemalang, Asosiasi PJS dari PT.Samudra, hingga Asosiasi Manie Injesi dari Tegal PT RND. “Peserta rapat hari ini cukup lengkap, terdiri dari berbagai asosiasi dan stakeholder yang aktif di sektor perikanan,” ungkapnya.
Tak hanya dari kalangan asosiasi, Heriyanto menjelaskan bahwa rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dan pusat, termasuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Dinas Provinsi Jawa Tengah, serta Kementerian terkait di tingkat nasional. Turut hadir pula NGO, serikat buruh, dan serikat pekerja yang peduli terhadap nasib awak kapal perikanan. “Rapat hari ini sangat komplet,” tambahnya dengan penuh semangat.
Heriyanto memaparkan alasan Pemalang dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan. “Kami melihat kepentingan besar bagi awak kapal perikanan asal Pemalang. Jika kita flashback 10 tahun terakhir, ternyata kondisi mereka belum baik-baik saja,” ujarnya.
Ia menyoroti berbagai persoalan serius yang masih dihadapi awak kapal perikanan Indonesia di kapal asing seperti di Taiwan, Cina, dan negara lainnya. “Masih banyak kasus gaji tidak dibayarkan, biaya penempatan yang terlalu mahal, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak,” jelasnya.
Lebih memilukan, lanjut Ariyanto, sejumlah anak buah kapal (ABK) asal Pemalang bahkan mengalami meninggal dunia di tengah laut tanpa pemulangan jenazah yang layak. “Banyak yang hanya dilarung di lautan. Ini sangat menyedihkan dan perlu perhatian serius,” tuturnya dengan nada prihatin.
FGD ini diharapkan menjadi titik balik dalam penyusunan peta jalan perlindungan awak kapal perikanan yang lebih adil, manusiawi, dan terintegrasi antar-instansi. Hasil diskusi ini juga diharapkan memberi masukan bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi turunan pasca putusan MK dan menuju penerapan penuh ILO Convention 188.
Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Pemalang, kegiatan ini diharapkan mampu menjadikan Pemalang sebagai daerah percontohan dalam membangun sistem penempatan dan perlindungan awak kapal perikanan migran yang transparan dan berkeadilan, sekaligus membawa nama Indonesia lebih bermartabat di dunia maritim internasional.
