CILACAP, Revolusinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya beserta Jajaran Satpol PP Kabupaten Cilacap menggelar pertemuan dengan puluhan pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari untuk mensosialisasikan rencana penutupan tempat tersebut di wilayah Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (26/2/2025).
Pertemuan di GOR Kantor Desa Slarang dalam rangka mensosialisasikan rencana penutupan tempat prostitusi oleh Pemkab Cilacap dihadiri 92 PSK dan 45 mucikari yang menghuni kawasan lokalisasi tersebut.
Mendasari rencana adanya penutupan tempat prostitusi di Desa Slarang yakni peraturan daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Selain dari itu, rencana kegiatan pemberdayaan perempuan di Cilacap yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui anggaran yang akan diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
“Kabupaten Cilacap sekarang didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung, jadi ada anggaran tambahan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan,” ucap Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, dalam pertemuannya, Rabu (26/2/2025).
Ammy meyakini, bahwa dengan penutupan tempat prostitusi itu, akan memberikan dampak yang jauh lebih positif tidak hanya bagi pelakunya, tapi juga masyarakat di sekitar lokasi.
“Karena yang saya dengar, banyak sekolah-sekolah juga yang berdekatan dengan lokalisasi ini. Dan istilah-istilah asusila itu menjadi hal biasa di kalangan pelajar, nah ini yang tidak baik, sehingga kami mengambil sikap untuk menutup lokalisasi Slarang ini,” tuturnya.
Wabup sendiri berkeinginan perempuan di Cilacap berdaya dan bermartabat. “Dan terkait pekerja seks komersial (PSK) disini (Slarang), semuanya adalah perempuan. Jadi kita pemerintah juga harus bisa menyiapkan solusi yang terbaik untuk mereka,” ujar Ammy.
“Kebetulan saya dan Bupati Mas Syamsul memang telah berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan di Cilacap,” tambahnya.
Sementara untuk solusi yang akan diberikan oleh Pemkab Cilacap kepada pekerja seks komersial (PSK) yakni melalui pelatihan-pelatihan, terutama bagi warga asli Cilacap, yang pertama diberikan pelatihan, ketrampilan kepada mereka, namun jika belum punya keterampilan, akan dilihat minat dan bakat masing-masing.
“Kalau yang berasal dari luar kota, kita akan pulangkan ke kota asal mereka. Nanti kita adakan program. Kemarin sudah mulai di beberapa Kelurahan di Cilacap Kota yang nanti akan dilakukan secara bertahap ke Kelurahan atau Desa di Kecamatan lainnya. Semoga bisa menjangkau semua. Termasuk wanita pekerja seks komersial (PSK) yang ada di wilayah Desa Slarang. Kalau selama ini mendapat penghasilan dari itu, nanti kita coba programkan kegiatan lebih positif dan bisa mengganti sumber pendapatan untuk menopang perekonomian mereka,” tandas Wabup Cilacap.
Di tempat sama, Kepala Satpol PP Cilacap, Sadmoko Danardono memastikan, bahwa tempat prostitusi tersebut akan ditutup secara permanen, dan rencananya akan dilakukan di awal puasa Ramadan 1446 Hijriyah 2025 tahun ini.
“Hari Kamis Insya Allah baliho akan kita pasang di ujung jalan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa lokalisasi ini akan ditutup secara permanen,” katanya.
Terkait pengawasan, dalam jangka 100 hari ke depan Satpol PP bersama TNI-Polri, dibantu masyarakat sekitar akan mengadakan patroli rutin, berkala dan berkelanjutan. “Ini untuk memastikan, bahwa lokalisasi ini benar-benar tidak ada lagi aktivitas terkait prostitusi di kawasan ini,” tegas Sadmoko.
“Mengenai nasib para PSK ini, nanti kita dampingi, kita fasilitasi bakat, minat, harapan dan keinginan mereka. Kita nanti OPD terpadu, tidak hanya Satpol PP, termasuk Baznas, BUMD dan lainnya untuk bagaimana memberdayakan mereka,” tutup Sadmoko Danardono.
