CILACAP, Revolusinews.com – Sepanjang tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cilacap telah melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satpol PP Cilacap, Sadmoko Danardono bersama Sekretaris Satpol PP Cilacap, Rohwanto saat konferensi pers di aula kantor setempat, Jumat (10/1/2025).
Sepanjang tahun 2024, untuk Bidang Tibum Tramas Satpol PP Cilacap melaksanakan 656 kegiatan dengan hasil total 1689 kasus. “Kami melakukan pengawalan pejabat sebanyak 26 kali, pengamanan acara seremonial 316 kali, penanganan unjuk rasa 4 kali, dan patroli wilayah 117 kali,” ujar Sadmoko.
Selain itu juga melakukan 55 operasi penertiban dengan 81 kasus, 40 operasi penertiban dengan 1392 kasus, 24 operasi penertiban PKL dengan 99 kasus, 4 operasi penertiban pelajar dengan 47 kasus, 1 operasi penertiban PSK dengan 1 kasus, dan 69 operasi penertiban ODGJ dengan 69 kasus.
Dalam Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (P3D), Satpol PP Cilacap menggelar persidangan tindak pidana ringan (tipiring) dengan melibatkan 29 pelanggar yang menghasilkan total denda Rp7.300.000.
“Kami juga berhasil menyita 27.640 batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal,” tambah Rohwanto.
Satpol PP Cilacap aktif dalam pengamanan pemilihan kepala daerah di 15 desa/kelurahan dengan melibatkan 13.616 orang, serta pembinaan linmas sebanyak 92 kegiatan dengan 2460 peserta. Penjagaan lokasi strategis seperti kantor Satpol PP, rumah dinas bupati, rumah dinas wakil bupati, dan rumah pribadi bupati terpilih dilakukan selama 24 jam.
Di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, tercatat 114 kejadian kebakaran dengan rata-rata respon time 12,5 menit, serta 492 kegiatan penyelamatan yang meliputi animal rescue, pemotongan cincin, bencana alam, dan evakuasi lainnya. “Kami juga melaksanakan 193 kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan 19.284 peserta,” jelas Sadmoko.
Untuk tahun 2025, Satpol PP Cilacap merencanakan 3 program dengan 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan, dengan pagu anggaran Rp17,8 miliar. Program tersebut meliputi program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp13,8 miliar (77,43%), program peningkatan ketertiban dan ketenteraman umum sebesar Rp1,83 miliar (10,26%), serta program pencegahan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebesar Rp2,19 miliar (12,29%).
