KABUPATEN TANGERANG, Revolusinews.com – Barisan Rakyat Jelata (Barata) mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk memecat Kepala SMKN 2 Kabupaten Tangerang dan menganulir 152 siswa yang saat ini telah mengikuti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang diduga titipan melalui jalur orang dalam (Ordal) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ketua Umum Barata, Ali Farham kepada awak media yang dikutip pada Minggu (28/9/2024) mengatakan, dari data yang ada dan telah disinkronkan dengan website https://ppdb.bantenprov.go.id/ nama-nama yang telah mengikuti proses KBM itu tidak ada satupun.
“Selain memecat kepala sekolah secara tidak hormat, kami meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk menganulir 152 siswa yang diduga telah melakukan kecurangan,” pinta Farham.
Farham berharap, dengan dianulirnya ratusan siswa yang diduga masuk via jalur ordal dapat memberikan rasa berkeadilan sekaligus menimbulkan efek jera, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam pelaksanaan PPDB di tahun-tahun mendatang.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, menurut Farham, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Banten yang menyatakan akan terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pendidikan.
“Kita sudah melayangkan surat kepada SMKN 2 Kabupaten Tangerang, dan ditembuskan ke PJ Gubernur, Dindikbud, Inspektorat, hingga ke Kejati agar persoalan ini bisa dituntaskan,” ungkap Farham.
Farham mengaku, dalam surat somasi dan permohonan klarifikasi pihaknya memberikan waktu hingga 7 hari kedepan kepada SMKN 2 Kabupaten Tangerang untuk memberikan keterangan secara tertulis.
“Kita tunggu saja, jika sampai 7 hari ke depan tidak ada respon tentunya kita akan menempuh jalur hukum sekaligus menyampaikan aspirasi di muka umum di Kantor Kejati secara terbuka dengan mengerahkan ratusan Kader Barata bersama masyarakat yang merasa terzolimi atas pelaksanaan PPDB,” ucap Farham.
Terpisah, Ahmad Muzaki orang tua siswa yang merasa dirugikan atas pelaksanaan PPDB 2024 mengaku mendukung langkah yang akan ditempuh oleh Farham Cs.
Menurut dia, hal itu harus dilakukan untuk memutus mata rantai kecurangan PPDB yang saat ini sudah dianggap sebagai budaya.
“Kita dukung terus, kalau memang mau demo kita masyarakat siap untuk turun,” kata Ahmad.
Saat wartawan mendatangi ke sekolah untuk menemui Kepala SMKN 2 Tangerang, H. Kamsono, M. Pd hanya bertemu dengan keamanan sekolah yang mengatakan kepala sekolah tidak di tempat, hingga berita ini ditayangkan.
