BIAK, Revolusinews.com – Pertemuan Bawaslu Biak Numfor dengan Imanuel Rumayom, SH., dari LBH Kyadawun sebagai pihak yang mewakili kliennya 14 eks Pandis di ruang Binmas Polres Biak Numfor pada Jumat, (31/5/2924)
Namun, dalam pertemuan tersebut hasilnya tidak sesuai dengan harapan, sebab pihak Bawaslu masih belum bisa membuka secara transparan terkait hasil seleksi Pengawas Pemilu Distrik (Pandis) dengan alasan yang sama, masih akan berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Provinsi Papua.
” Kami hari ini memang sangat kecewa, dengan klarifikasi dari 3 komisioner Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, pasalnya 15 indikator penilaian dalam seleksi Panwaslu Distrik tidak bisa dibuka, padahal seharusnya bisa dibuka dan bisa bersikap transparan terhadap para eks Pandis, biar kami tahu bahwa Bawaslu Biak Numfor itu objektif.
Dengan bersikukuh jawaban yang disampaikan pada hari ini, sama seperti pertemuan sebulumnya bahwa Bawaslu Biak Numfor masih akan berkoordinasi lagi dengan Bawaslu Provinsi Papua,” jelas Imanuel Rumayom
Tadi saya juga pertanyakan kalau kalian bilang tidak bisa dibuka, aturannya itu ada di mana, kasih tahu kepada kami aturannya bahwa hasil tes itu tidak bisa dibuka, biar kami tau, atau kalau memang harus dibuka dengan jalur pengadilan biar kami lewat jalur pengadilan atau ikut jalur mana biar kami tahu bahwa ini objektif.
Bahkan tadi kami kaget karena bawaslu ternyata baru tahu bahwa ada masalah kekurangan pembayaran P-TPS di Biak Timur. Bagi kami ini bukan bayar kurang, karena uangnya itu dikasih lengkap dan uangnya itu hilang, ini bagian dari adanya indikasi tindak pidana korupsi sebab ini adalah uang negara yang dipakai. Sehingga kami minta untuk 31 P-TPS di Biak Timur itu hak – haknya harus diberikan sesuai dengan RAB karena itu keringat dan hasil kerja mereka,” ucapnya
Yang berikut, kami minta juga untuk orang-orang yang bermasalah ini harus dibersihkan, bahwa Bawaslu Biak Numfor itu harus bersih dari orang-orang jahat.
Bagaimana mau mengawasi Pemilu sementara masih banyak orang kotor didalamnya. Sehingga kami minta untuk proses ini harus segera di tuntaskan.
Selanjutnya harapan kami di pertemuan berikutnya adalah indikator atau penilaian itu dibuka kepada person per person kalau memang tidak bisa kepada publik maka kasih hasil itu kepada masing-masing orang. Biar mereka tau bahwa 14 eks Pandis ini tau di mana akan kekurangannya.
Sehingga Bawaslu bisa di percaya kembali oleh masyarakat. Kalau tidak, mohon maaf ini menjadi ujian bagi Bawaslu sendiri. Apakah menjadi lembaga yang objektif atau sebenarnya menjadi lembaga yang tidak objektif.
Kami tetap akan mengawal proses ini sampai benar-benar ke 14 eks pandis ini mendapatkan keadilan,” pungkasnya
