INDRAMAYU, Revolusinews.com – Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta di ikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, pada Rabu (16/8/2023).
Pidato Kenegaraan yang di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-78 dan sidang tersebut merupakan agenda rutin yang berlangsung setiap tahun menjelang peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.
Dengan mengenakan pakaian adat Tanimbar, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan nota keuangan terkait rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) terakhirnya. Pasalnya, Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan mengakhiri masa jabatannya pada 2024. Terdapat rincian RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo meliputi kebijakan fiskal atau keuangan negara, baik mencakup aspek penerimaan, belanja, pembiayaan, hingga hutang negara.
Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, bahwasanya Sumber Daya Manusia (SDM) RI harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Indonesia harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.
“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity (jendela kesempatan) kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” katanya.
Karena, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja tidak cukup. Karena itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.
“Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Itu bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” tambahnya.
Dimaksud hilirisasi adalah yang melakukan transfer teknologi serta manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan dan meminimalisasi dampak lingkungan. Oleh sebab itu Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang.
“Hilirisasi itu tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya. Hilirisasi itu juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil,” tambahnya.
Selain Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina SH., MH., CRA.turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu,
Forkopimda Indramayu serta Pj. Sekda Indramayu Ir.Aep Surahman beserta kepala perangkat daerah lainnya, Ketua DPRD Indramayu Syaefudin,S.H, Wakil Ketua DPRD Indramayu Amroni, S.I.P, H.Sirojudin,S.P., M.Si dan Turah.
