INDRAMAYU, Revolususinews.com – Info terbaru terkait adanya dugaan fee proyek P3-TGAI dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWSC) di Kabupaten Indramayu.
Diketahui ada sejumlah daftar rekening kelompok yang menerima kucuran dari dana tersebut. Bahkan satu desa ada yang sampai menerima 3 paket proyek.
Dari hasil penelusuran media Revolusinews.com di lapangan, ada sejumlah penerima tersebut yang merupakan anggota pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berada di Kecamatan Juntinyuat.
Mereka juga yang mengajukan proposal agar bisa mendapatkan kuota anggaran dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) yang merupakan program aspirasi Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKB yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) yang saat ini masih bergulir di seluruh Indonesia.l dan salah satunya di Kabupaten Indramayu.
Kegiatan P3 TGAI tahun 2023 di Kabupaten Indramayu tersebar di sejumlah kecamatan dengan anggaran Rp 195 juta pada tiap lokasi yang dilaksanakan oleh Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air.
Dari total anggaran tersebut sebesar 95 persen diperuntukan kegiatan berupa pekerjaan perbaikan / rehabilitasi / peningkatan jaringan irigasi, sisanya sebagai biaya operasional.
Pelaksanaan program ditekankan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya anggota P3-A untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan hal ini masih ditengarai penuh masalah.
Selain tahapan yang molor dari jadwal, pekerjaan fisik terlambat dan ketepatan penentuan lokasi (penlok) pekerjaan. Skema pengajuan program melalui jalur aspirasi berpotensi dimanfaatkan oleh sejumlah kepentingan terselubung dan persoalan tersebut ditengarai menjadi biang kerok yang harus dihadapi dalam pelaksana kegiatan.
Isu tak sedap adanya oknum yang menjadi makelar proyek meminta jatah kompensasi fee jasa usulan pembawa program ini mencuat, akan tetapi para pengurus P3-A yang menerima bantuan P3 TGAI tahun 2023 di Kabupaten Indramayu hanya bisa ngedumel / ngegrundel tak berdaya.
Di kabarkan, setelah dana dicairkan oleh pengurus P3-A diminta untuk menyisihkan uang dari anggaran tersebut sebesar 10% dari total nilai bantuan yang diterima sebesar Rp 195 juta per P3-A sebagai uang kompensasi fee.
Data terhimpun dari sejumlah kelompok P3A di sembilan desa ini sudah mencairkan anggaran tahap pertama sebesar 70%, dan proyek irigasi BBWSC ini sudah mulai dikerjakan sejak awal bulan Juni 2023 dengan besaran anggaran kurang lebih 195 juta rupiah perkelompok.
Temuan lainnya dilapangan, diketahui ada sejumlah kelompok P3A yang mendapatkan anggaran P3-TGAI di Kabupaten Indramayu yang diduga masih belum terverifikasi secara resmi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.
Bahkan pemerintah dearah tidak mengetahui proses adanya pendirian sejumlah P3A pengelola pembangunan irigasi untuk Kecamatan Juntinyuat tersebut.
Sementara itu, salah satu ketua kelompok penerima P3 TGAI yang tidak bersedia disebutkan namanya yang ada di wilayah Kecamatan Juntinyuat dan dirinya membenarkan adanya kelompok masyarakat yang mendapatkan program irigasi BBWSC itu dan diminta uang setoran 10% (fee) dari nilai uang 195 juta oleh R yang mengaku orang dalam dari anggota DPR RI,” ungkapnya
Adapun nama-nama desa yang mendapatkan proyek ini yakni Kecamatan Juntinyuat terdiri dari Desa Pondoh, Desa Tinumpuk, Desa Segeran, Desa Sambimaya,Desa Juntiweden, Desa Juntikebon, Desa Juntikedokan dan Desa Limbangan.
Dari masing-masing kelompok P3A diketahui sudah mencapai anggaran ditahap pertama dan proses pencairan dana P3-TGAI dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I, sebesar 70 % dan tahap II sebesar 30% dari nilai yang tercantum dalam perjanjian kerja sama,” imbuhnya
Sebelumnya, Program P3-GAI di Kabupaten Indramayu khususnya Kecamatan Juntinyuat menjadi heboh dan menimbulkan banyak pertanyaan, karena adanya dugaan permintaan setoran fee 10%.
Persoalan pelik ini harus disikapi dan ditindaklanjuti oleh P3AI. Karena kelompok masyarakat petani ini seakan dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan. P3AI seperti tak berkutik adanya dugaan anggaran yang sudah mengalami ‘kebocoran’ yang peruntukannya di luar ketentuan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak).
Imbasnya, pada sejumlah pengurus P3-AI harus memutar otak bagaimana cara mengerjakan pekerjaan fisik, sesuai kuantitas, kualitas serta estetika konstruksi yang tertuang dalam rencana anggaran belanja (RAB).
Selain itu pembentukan badan hukum P3AI penerima P3TGAI di sebagian lokasi juga dibuat dadakan. Akibat dari hal ini, konstruksi saluran tersier banyak dibangun tidak sesuai dengan desain rencana yang telah disepakati Tim Swakelola.
Saat Media RevolusiNews mengkonfirmasi secara tertulis via WhatsApp pada Selasa 9 April 2024 masih belum ada tanggapan dari Sdr M dan R yang diduga memilih diam.
