CILACAP, Revolusinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terus berupaya untuk melengkapi kekurangan data dukung yang harus dipenuhi dalam verifikasi kabupaten/kota sehat. Hal itu untuk mewujudkan kabupaten/kota sehat untuk mendukung terwujudnya Cilacap sebagai kota sehat
Semua pihak yang ada dalam indikator penilaian untuk bekerja keras mulai dari sekarang. Jeda waktu sekitar lima bulan hinga saat penilaian tahun 2025 mendatang harus bisa dimanfatkan untuk melengkapi kekurangan yang belum terselesaikan.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinkes Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Cilacap, dr. Pramesti Griana Dewi saat Rakor Tim Pembina dan Forum KKS dalam rangka Penguatan dan Persiapan Verifikasi KKS Tahun 2025, di Azana Hotel Cilacap, Kamis (25/07/2024).
Lebih lanjut Pramesti Griana Dewi menjelaskan, Kabupaten Cilacap telah mengikuti penyelenggaran Kabupaten/Kota Sehat pada tahun 2023 lalu, namun belum masuk kategori yang diharapkan, sehingga pemerintah terus berupaya meraih Swasti Saba kategori Padapa Kabupaten/Kota Sehat pada tahun 2025 mendatang.
“Mulai ada verifikasi Kabupaten/Kota Sehat itu sejak tahun 2005, dan di tahun 2016 sudah mencapai 366 Kabupaten/Kota yang ikut penyelenggaan, sedangkan Cilacap baru di tahun 2023. Jadi kita harus lebih optimal dan harus ada progress yang terlihat,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pramesti Griana Dewi.
Pramesti menyebut penilaian KKS akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang, dimana penilaiannya seluruh kegiatan prioritas di tahun 2023 dan 2024.
Ada 9 tatanan penilaian KKS Tahun 2025, diantaranyaTatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan pemukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan pasar, dan tatanan pariwisata. Selanjutnya tatanan transportasi, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan soSial, dan tatanan pencegahan dan penanganan bencana.
“Setiap tatanan harus memenuhi capaian minimal dan indikator pokok tiap tatanan harus semua terpenuhi. Diantaranya penghargaan Padapa 71 – 80%, Wiwerda 81 – 90%, dan Wistara minimal 91%,” jelasnya.
Ketua Forum KKS Cilacap, Ny. Fitri Awaluddin Muuri mengatakan, KKS merupakan suatu kondisi kab/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai menuju melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
“Dalam proses menuju terwujudnya Kabupaten Cilacap Sehat perlu membangun sistem koordinasi antara berbagai pihak terlibat karena merupakan elemen kunci dalam memastikan keberhasilan program kabupaten/kota sehat. Koordinasi yang efektif memungkinkan berbagai organisasi, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja bersama secara terpadu untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat,” jelas Fitri.
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dilakukan melalui berbagai kegiatan berbagai kegiatan untuk mewujudkan KKS melalui pemberdayaan masyarakat, melalui forum yang difasilitasi oleh pemerintah kab/kota. Oleh karena untuk mewujudkan kabupaten Cilacap menjadi Kabupaten/Kota Sehat, Ia mengajak seluruh pihak terkait untuk saling berkolaborasi dalam meraih penghargaan Kabupaten Sehat Tahun 2025.
“KKS tidak hanya sektor kesehatan semata dan untuk itu dibutuhkan komitmen terhadap kesehatan melalui proses dan sistem terstruktur untuk mencapainya, semua juga harus jadi satu berkontribusi dalam mewujudkan KKS ini,” ungkapnya.
Rakor Pembina dan Forum Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dalam rangka Penguatan dan Persiapan Verifikasi KKS Tahun 2025 diikuti oleh 65 peserta yang terdiri dari OPD dan Forum Kabupaten/Kota Sehat kabupaten Cilacap.
Sementara materi dengan tema Evaluasi Penyelenggaraan KKS di Kabupaten Cilacap Penilaian Tahun 2023 dan Rencana Tindaklanjut Tahun 2025, disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Cilacap,
