TANGERANG,Recolusinews.com – Penetapan Tjhang A Sang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp2,8 miliar berbuntut gugatan praperadilan. Melalui penasihat hukumnya, Mahdi, pihak pemohon mengajukan gugatan terhadap Kapolda Metro Jaya cq. Kapolres Metro Tangerang Kota untuk menguji keabsahan penetapan tersangka sekaligus tindakan penahanan terhadap kliennya.
Gugatan tersebut diajukan karena pihak pemohon menilai terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur hukum dalam proses penetapan tersangka hingga penahanan Tjhang A Sang.
Adapun objek permohonan praperadilan merujuk pada Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/252/IX/RES.1.11/2026/Satres/Restro Tng Kota tertanggal 11 September 2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/194/IX/RES.1.11/2026/Satres/Restro Tng Kota.
Dalam perkara tersebut, Tjhang A Sang disangkakan melanggar Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penanganan perkara berawal dari laporan polisi Nomor LP/B/555/III/2026/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota tertanggal 30 Maret 2026 yang dibuat oleh Wendy Gunawan.
Namun, pihak kuasa hukum membantah tuduhan tersebut. Mahdi menilai perkara yang menjerat kliennya patut diuji secara hukum karena menurut pihaknya terdapat dugaan kriminalisasi dan rekayasa dalam konstruksi perkara.
Menurut Mahdi, tidak pernah terdapat hubungan bisnis maupun perdagangan secara langsung antara Tjhang A Sang dengan Wendy Gunawan. Ia menyebut hubungan transaksi jual beli oli yang sebenarnya berlangsung antara kliennya dengan seseorang bernama Djang Liong.
“Klien kami tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan Wendy Gunawan. Hubungan bisnis yang sebenarnya adalah dengan Djang Liong dalam kegiatan jual beli oli,” tegas Mahdi kepada sejumlah awak media seusai persidangan, Senin (9/11/2026).
Mahdi juga mempersoalkan tuduhan kerugian sebesar Rp2,8 miliar yang dilaporkan Wendy Gunawan.
Menurutnya, peristiwa yang disebut terjadi pada Desember 2024 di kawasan Pergudangan Laksana Bisnis Park, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, merupakan keterangan yang dinilai keliru dan tidak berdasar.
Pertanyakan Alat Bukti dan Dasar Penahanan
Dalam permohonan praperadilan tersebut, pihak kuasa hukum turut mempersoalkan dasar penetapan tersangka terhadap kliennya.
Mahdi menilai penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan hukum acara pidana.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan apakah persyaratan dan alasan penahanan terhadap Tjhang A Sang telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Mahdi, kliennya hingga saat ini belum memperoleh kejelasan mengenai dasar penetapan tersangka dan tindakan penahanan yang dilakukan penyidik.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan pada 25 Mei 2026, Tjhang A Sang telah membantah memiliki hubungan hukum dengan Wendy Gunawan selaku pelapor serta menyangkal pernah melakukan penipuan maupun penggelapan terhadap yang bersangkutan.
Melalui permohonan praperadilan tersebut, pihak pemohon meminta hakim tunggal Irfir untuk menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Tjhang A Sang tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pemohon juga meminta hakim memerintahkan pihak kepolisian untuk mengeluarkan Tjhang A Sang dari tahanan, menghentikan penyidikan, serta memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya melalui rehabilitasi.
Dengan demikian, keabsahan tindakan penyidik menjadi pokok perkara yang dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme praperadilan. Putusan hakim nantinya akan menentukan apakah penetapan tersangka dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau tidak.
Kuasa Hukum Tempuh Pengaduan ke Irwasda dan Propam
Di tempat terpisah, Rudi Supriadi dan Endang Kusnadi, yang juga merupakan kuasa hukum Tjhang A Sang, menyampaikan langkah hukum tambahan di kantor LAW OFFICE MAHDI, S.H. & PARTNERS, Perum Taman Raya Rajeg, Jalan Semeru Raya Blok C7 Nomor 19, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten.
Selain mengajukan praperadilan terhadap Kapolda Metro Jaya cq. Kapolres Metro Tangerang Kota, pihak kuasa hukum menyatakan telah melayangkan surat pengaduan resmi kepada Irwasda dan Propam Polda Metro Jaya.
Pengaduan tersebut berisi permintaan pemeriksaan etik dan disiplin terhadap penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota.
Pihak kuasa hukum juga meminta dilaksanakannya gelar perkara khusus (ekspose) dan reka ulang konstruksi perkara. Selain itu, mereka mengajukan permintaan moratorium atau penghentian penyidikan serta penundaan proses hukum dengan alasan menjaga kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah.
Surat pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia.
Langkah-langkah tersebut, menurut pihak kuasa hukum, merupakan upaya untuk memperoleh pemeriksaan dan penilaian terhadap proses penanganan perkara yang menjerat kliennya.
Kini, proses praperadilan menjadi salah satu mekanisme hukum yang ditempuh untuk menguji keabsahan tindakan penyidik. Seluruh dalil dan permohonan pemohon selanjutnya akan dinilai oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.(red)
