Oleh : Dede Farhan Aulawi
Revolusinews.com – Setiap kali negara meluncurkan proyek-proyek besar, baik pembangunan pelabuhan, jalan tol, bendungan, kawasan industri, jaringan energi, maupun transformasi digital, harapan masyarakat selalu sama, yaitu pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, di balik optimisme tersebut, sering muncul tantangan yang tidak kalah besar, yaitu perilaku sebagian oknum birokrasi yang memanfaatkan proyek sebagai ladang keuntungan pribadi. Inilah yang dapat disebut sebagai watak predator birokrasi.
Watak predator bukanlah karakter seluruh aparatur negara. Sebaliknya, istilah ini merujuk pada perilaku sebagian individu yang melihat proyek publik bukan sebagai amanah, melainkan sebagai sumber rente ekonomi. Ketika anggaran negara membesar, sebagian oknum mulai membangun jejaring informal untuk mengendalikan proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, penunjukan kontraktor, hingga pencairan anggaran. Akibatnya, tujuan pembangunan bergeser dari melayani kepentingan publik menjadi melayani kepentingan kelompok tertentu.
Fenomena tersebut muncul karena proyek besar selalu menghadirkan aliran dana, kewenangan, dan kesempatan mengambil keputusan. Dalam kondisi pengawasan yang lemah, kekuasaan administratif dapat berubah menjadi alat transaksi. Proses yang seharusnya cepat diperlambat agar muncul “biaya percepatan”. Persyaratan administratif dibuat rumit sehingga membuka ruang negosiasi yang tidak semestinya. Birokrasi yang semestinya menjadi pelayan publik justru berubah menjadi penjaga gerbang yang menentukan siapa memperoleh akses dan siapa yang tersingkir.
Dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara. Praktik semacam ini juga menurunkan kualitas pembangunan. Kontraktor yang dipilih bukan selalu yang paling kompeten, melainkan yang memiliki kedekatan dengan pengambil keputusan. Material berkualitas rendah digunakan demi menekan biaya, sementara harga proyek meningkat jauh di atas nilai wajarnya. Infrastruktur yang dibangun akhirnya berumur pendek dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi.
Lebih jauh lagi, watak predator birokrasi menghambat tumbuhnya iklim investasi yang sehat. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan pelayanan yang profesional. Ketika birokrasi dipersepsikan sarat transaksi, biaya ekonomi meningkat dan kepercayaan investor menurun. Dalam jangka panjang, negara kehilangan daya saing karena efisiensi pembangunan terkikis oleh praktik-praktik yang tidak produktif.
Mengatasi persoalan ini memerlukan reformasi yang berkelanjutan. Digitalisasi layanan publik, transparansi pengadaan, audit yang independen, perlindungan bagi pelapor pelanggaran, serta penegakan hukum yang konsisten dapat mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, sistem promosi aparatur yang berbasis integritas dan kompetensi lebih penting daripada kedekatan politik atau jaringan pribadi.
Pada akhirnya, keberhasilan proyek besar tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau besarnya anggaran yang diserap, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mengiringinya. Negara membutuhkan birokrasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, proyek strategis benar-benar menjadi instrumen kemajuan nasional, bukan kesempatan bagi segelintir oknum untuk memangsa sumber daya yang seharusnya dinikmati seluruh rakyat.
