CILACAP, Revolusinews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap sedang memproses penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk memberikan kepastian hukum, memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak.
Selain itu, sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan hunian yang layak serta perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri mengatakan bahwa program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cilacap merupakan salah satu ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Perda tentang Kawasan pemukiman dibentuk untuk mewujudkan hunian berimbang, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai, serta penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ucapnya dalam Rapat Paripurna, Jumat (5/1/2024) di Gedung DPRD Cilacap.
Selain itu, dalam Raperda ini terdapat indikator yang jelas dan tegas terhadap suatu perumahan dan kawasan permukiman yang masuk dalam kategori kumuh serta membuka kesempatan sebesar-besarnya terhadap peran serta masyarakat dan kerja sama/kemitraan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak.
Raperda tersebut juga merupakan dasar hukum dan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menetapkan indikasi program, kebijakan, dan kegiatan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memenuhi kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, dan nyaman.
Awaluddin menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki data sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sebagaimana terakhir kali ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cilacap Nomor 663/782/1/Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Cilacap.
“Penetapan lokasi ini dapat dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, yang meliputi identifikasi ulang lokasi dan penilaian ulang lokasi. Sampai akhir tahun 2023 Pemerintah kabupaten Cilacap telah melakukan penanganan Kawasan Kumuh seluas 80,38 Ha dari total luas kumuh awal 139,48 Ha, sehingga sisa luas Kawasan Kumuh yang belum ditangani seluas 59,10 Ha,” tutupnya.
Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Syaiful Musta’in juga membahas tentang Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Pendapat Bupati Cilacap terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemberdayaan Gotong – Royong dan Penataan Desa.
